Ibu Kota Boleh Pindah, Asal Pusat Ekonomi Tetap Jakarta

 
"Saya pribadi mendukung rencana pemindahan ibu kota, asalkan pusat-pusat bisnis dan ekonomi tetap di Jakarta. Seperti di Malaysia, ada Putrajaya dan ada Kuala Lumpur," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Malaysia memang menjadi satu dari beberapa negara yang telah memindahkan ibu ko­tanya. Kini, Malaysia menem­patkan pusat pemerintahannya di Putrajaya, tapi pusat ekonomi tetap berada di Kuala Lumpur yang merupakan ibu kota la­manya.

Menurut Taufik, saat ini Jakarta sudah tidak ideal men­jadi ibu kota negara. Jumlah penduduknya sudah terlalu pa­dat dan transportasinya sudah terlalu macet. Jika ibu kota tidak dipindah, kondisi Jakarta bisa semakin krodit.

Pemindahan ibu kota, lanjut politisi senior PAN ini, juga akan berdampak positif pada pemerataan ekonomi. Perekonomian daerah yang menjadi ibu kota baru akan berkembang. "Kalau ibu kota pindah, bisa untuk me­meratakan pembangunan agar tidak terus terpusat di Jawa," imbuhnya.

Jika pemindahan ibu kota itu diiringi pemindahan pusat ekonomi, Taufik sangsi akan berhasil. Sebab, semua sarana dan prasana sudah ada di Jakarta. Jika dibangun ulang, akan mem­butuhkan biaya sangat besar. Sudah begitu, pembangunan ulang tersebut berpotensi meng­ganggu sistem perekonomian negara yang sudah terbangun.

"Jangankan memindahkan pusat bisnis, memindahkan pasar tradisional saja sangat sulit. Belum tentu pasar yang dipindah itu jumlah penjual atau pembeli yang datang sama. Kadang-kadang, pasar dipindah enggak ada pem­belinya malahan. Demikian juga ini menyangkut pusat bisnis na­sional, ibu kota," jelasnya.

Agar pemindahaan ibu kota berjalan lancar, Taufik meminta pemerintah segara membangun infrastruktur pendukung. Kondisi bandara, jalan-jalan, serta tata ruang wilayah daerah baru yang akan menjadi ibu kota harus terbangun dengan baik. "Harus disiapkan infrastrukturnya dari sekarang," tandasnya.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu ikut mendu­kung wacana pemindahan ibu kota ini. Terlebih, wacana ini bukan barang baru. Wacana ini sudah muncul sejak era pemerin­tahan Soekarno. "Bahkan, pada masa agresi militer Belanda, karena pertimbangan kedarura­tan, ibu kota negara pernah pin­dah dari Jakarta ke Yogyakarta," terang politisi PDIP ini.

Pemindahan ibu kota, lanjut Masinton, juga bukan barang baru di dunia. Brasil, Jepang, Myanmar, Pakistan, dan Malaysia menjadi negara yang sukses dalam memindahkan ibu kota. Makanya, jika Indonesia ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Masinton setuju-setuju saja. Terlebih, secara geografis, Palangkaraya menjadi kota yang relatif dari bencana alam.

"Palangkaraya cenderung aman dari gempa, longsor, dan dampak letusan gunung berapi. Berdasarkan peta geologi Indonesia, Kalimantan merupa­kan pulau yang terbebas dari gempa karena tidak berada di wilayah ring of fire," jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate ikut mendukung wacana itu. Hanya saja, politisi Nasdem ini meminta wacana pemindahan ibu kota dianalisis secara cermat dan berdasar­kan perhitungan yang rasional. Pemerintah harus memerhatikan betul dampak pertumbuhan dan perkembangan ibu kota.

"Ini bukan soal perasaan, ini soal rasional. Berbicara terkait ibu kota harus secara rasional, karena ini terkait dengan pintu terdepan negara yang kita cin­tai. Ibu kota merupakan etalase paling depan, maka kita harus tempatkan sebagai yang terbaik, karena itu adalah wajah negara kita," kata Johnny.

Dia juga mengingatkan bahwa ibu kota negara ini sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa ibu kota meru­pakan tempat tinggal para pejabat tinggi negara, kantor lembaga-lembaga negara, bahkan men­jadi tempat bermukim pejabat-pejabat tinggi negara asing. "Oleh karenanya, harus dihitung secara khusus," jelasnya.

Dia pun berharap wacana pe­mindahan ibu kota ini memperhi­tungkan kondisi keuangan negara termasuk efisiensninya. "Kalau ternyata inefisiensinya Jakarta jauh lebih besar daripada ibu kota baru, maka rasional untuk dipin­dahkan," ucapnya. ***