Lukas mengklaim pandangan Presiden Jokowi sama dengan sikap masyarakat Papua.
"Presiden setuju sekali sikap kita menyangkut FreeÂport. Apa yang diperjuangkan Papua dan Jakarta, sama. Apa yang kita lakukan, Presiden setuju. Langkah yang dilakuÂkan pemerintah pusat sama dengan kita," kata Lukas usai pertemuan.
Dia menjelaskan, pihaknya pernah menyampaikan 17 item ke Presiden. Enam item di antaranya hampir sama. MisalÂnya, soal keinginan pemerintah memiliki 51 persen saham PTFI. "Kami juga inginkan peÂmerintah menguasai 51 persen saham. Freeport yang harus jadi karyawan kita. Ini negeri kita, kedaulatan negara harus di tangan kita," tegasnya.
Kesamaan pandangan lainÂnya, lanjut Lukas, mengenai pengelolaan hutan, area perÂtambangan, tenaga kerja, dan penggunaan produk lokal.
Selain soal PTFI, Lukas mengaku melaporkan mengeÂnai kondisi keamanan terkini di Bumi Cenderawasih. Namun demikian, dia enggan memaÂparkannya lebih detail.
Hal lain yang dibicaraÂkan Lukas dengan Presiden, mengenai rencana peresmian sejumlah proyek infrastruktur di Papua. Salah satunya adalah masalah perbatasan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Namun, menurut Lukas, dia belum dapat jadwal.
Seperti diketahui, PTFI tidak menerima aturan baru ekspor konsentrat. Dalam ketentuan baru, perusahaan tambang pemegang izin konÂtrak karya (KK) yang belum melakukan pemurnian hasil tambang, bila ingin tetap bisa melakukan ekspor konsentrat harus mengubah perizinan menjadi Izin Usaha PertamÂbangan Khusus (IUPK). Tapi, PTFI ingin tetap mengantongi perizinan KK. ***
BERITA TERKAIT: