Rekrutmen Pimpinan OJK Harus Bebas Kepentingan Politik

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Selasa, 24 Januari 2017, 10:23 WIB
Rekrutmen Pimpinan OJK Harus Bebas Kepentingan Politik
OJK/Net
rmol news logo Di tahun 2017, Indonesia harus menjadikan hukum sebagai garda terdepan, terutama mengenai kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memonitor pola pengelolaan ekonomi Indonesia.

Begitu harap Sekretaris Jenderal DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bob Hasan dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (24/1).

Dijelaskan Bob, semenjak OJK didirikan, sepak terjang perjalanan dalam mengkoordinir fungsi lembaga-lembaga keuangan di Indonesia menunjukan hal yang positif. Oleh karena itu, dia berharap ke depan OJK bisa lebih ditingkatkan.

"Yang penting jangan terpaku pada pujian dan ‘jangan lebay’. Mengapa saya dapat mengatakan itu? Karena lembaga tersebut (OJK) harus mampu bertindak dan bekerja secara profesional dan proporsional, jangan terkesan hanya asal-asalan kerjanya sampai dengan pola rekrutmen pimpinan OJK harus independen dan tidak terikat dengan faksionalisasi politik," ujarnya.

Untuk itu, Bob meminta agar pola rekrutmen di OJK terukur. Ini mengingat ancaman yang saat ini dihadapi bukan hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri.

Proses rekrutmen yang sangat mudah, lanjutnya hanya akan melahirkan pengurusan yang tidak profesional. Bob mengajak kepada insan pemerintah maupun anggota parlemen untuk tidak menempatkan posisi pemilihan pengurus OJK seperti pilkada.

"Yang penting warga negara Indonesia. Pendidikan tidak khusus, jadi seperti penerimaan tenaga kerja. Jadi pemerintah dan DPR harus memperbaiki pola rekrutmennya," tutup Bob. [ian]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA