Ketua DPR Desak Australia Investigasi Pengibar Bendera OPM Di KJRI

Novanto menuntut agar pemerintah Australia melakukan investigasi dan memproses secara hukum para pelaku yang menerobos dan mengibarkan bendera OPM di KJRI.

"Sebab selain mengusik rasa nasionalisme rakyat Indonesia, tindakan itu kriminal yang tidak bisa ditolerir," tegas Novanto di sela acara pelepasan sejumlah anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) untuk umroh di kantor DPP Partai Golkar,  Senin (9/1).

Menurutnya, pengibaran itu juga melanggar Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963. Selain itu, pemerintah Australia juga harus mengakui dan menjaga hubungan diplomatik kedua negara, termasuk menjaga aset-aset negara Indonesia.

"Australia merupakan west country dan berkewajiban menjaga dan menjamin aset negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Australia," kata Novanto yang juga ketua umum Partai Golkar ini.

Kepada pemerintah Jokowi, dia meminta agar bersuara lantang menuntut pemerintah Australia segera melakukan investigasi. Apalagi kemarin, sebelum aksi pengibaran bendera OPM tersebut kata Novanto, diduga terjadi pelecehan simbol negara yang dilakukan oknum militer Australia.

"Jadi sudah seharusnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian," tandas Novanto.

Pihaknya juga mengapresiasi sikap Panglima TNI yang sudah mengadakan investigasi dan mengambil keputusan yakni menghentikan sementara kerja militer dengan negara kangguru tersebut.

"Dan saya tadi sudah menghubungi Menlu dan meminta segala informasi  terkait kasus pengibaran bendera OPM dan mengapresiasi  langkah-langkah cepat dan tepat dari pihak Kemenlu," demikian Novanto.

Pada Jumat minggu lalu, dua orang tak dikenal memanjat tembok KJRI Melbourne, Australia, dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Insiden itu pun menuai protes dari tanah air. [ian]