Partai Demokrat menjadi pihak yang paling geram atas pernyataan Jokowi soal aktor politik dibalik demo 4 November lalu. Meskipun tidak menyebut secara langsung, Demokrat menganggap SBY menjadi pihak yang disudutkan atas pernyataan Jokowi tersebut.
Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa mengangÂgap, tudingan yang disampaikan kepala negara bukan hanya diÂlakukan Jokowi. SBYsaat masih menjabat sebagai presiden, lanÂjut Desmond, juga kerap memÂbuat statemen dengan tudingan-tudingan pada pihak tertentu.
"Iya ini sesuatu membuat pemerintahan kita enggak sehat. Selalu main kekurangannya dituÂtupi dengan tuduh orang lain, ini mirip-mirip SBY, selalu tuduh ada orang di belakang itu, selalu ada gerakan yang tidak suka dia, wataknya jadi watak yang engÂgak bagus lagi," kata Desmond di Jakarta, kemarin.
Wakil Ketua Komisi III ini menyarankan, Jokowi untuk tidak mengumbar ucapan yang mengandung unsur fitnah. Tudingan Jokowi, lanjutnya, membuat stabilitas nasional terganggu.
"Kalau kita tuduh di belakang ini Jokowi juga enggak bener, membuat lambat, kita jangan masuk ke ranah-ranah yang buat fitnah, yang buat kepentÂingan nasional kita terganggu," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai tudingan SBY dibalik aksi demo kemarin meruÂpakan fitnah yang keji. Bahkan, lanjut Didi, fitnah yang dilancarÂkan terhadap SBY bukan baru kali pertama terjadi.
"Kita semua tahu bahwa ada sebagian lawan politik SBY yang sejak awal beliau memimpin bangsa hingga saat ini konsisten melakukan penyerangan dengan cara-cara yang tidak bermartaÂbat, bahkan halalkan segala cara termasuk fitnah," kata Didik.
Ia memahami bahwa oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja menghembuskan isu seolah-olah SBY adalah dalangnya. Oknum tersebut, kata dia, merupakan pihak yang tidak bisa menyaingi SBY dalam berÂbuat yang bermanfaat terhadap rakyat.
"Alhasil, untuk menutupi segala kekurangan dan ketidakÂmampuannya hanya dengan cara memfitnah SBY," ujar anggota Komisi III DPR ini.
Menurut dia, tudingan terhÂadap mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 itu sangat tidak mendasar dan sampah. Akan tetapi, apabila hal ini tidak dibantah maka dianggap menÂjadi persepsi yang keliru di masyarakat.
Kemudian, jika dijawab dan klarifikasi oleh SBY dengan data, fakta dan cara yang bisa dipertanggungjawabkan, mereka seperti cacing kepanasan dan hanya bisa jawab dengan fitnah dan berita bohong. "Itulah sesungguhnya pecundang yang tidak berani berkompetisi secara fair dan terbuka," jelas Sekretaris Fraksi Partai Demokrta ini. ***
BERITA TERKAIT: