Melewati 17 tahun momentum kebebasan demokrasi, kita disuguhi kerumitan permainan kekuasaan sosial politik yang penuh tambal sulam namun menuju ke arah kesetimbangan yang berbeda. Kerumitan tidak hanya terjadi pada tingkatan elit politisi juga menyentuh keadaban para warga negara.
Partisipasi politik warga negara tidak lagi sekadar diukur melalui keikutsertaan dalam Pemilu namun meluas pada pengorganisasian diri dan penyampaian pendapat yang terbuka, membangun daya tawar kewargaan dan memperlebar pemahaman mengenai sebuah struktur sosial politik yang setara.
Ungkapan ekspresi identitas sosial juga mulai terbuka terang, entitas kewargaan yang sangat beragam kini hadir dalam berbagai struktur sosial demokrasi. Minoritas dan yang lebih banyak dihargai keadaannya pada ciri identik kekhasan dan aspirasi suara bukan sekedar deretan angka.
Demokrasi yang terbuka juga menyajikan pemandangan lain, soal kenyataan dan soal keaslian. Tidak ada yang bisa ditutupi dengan sekadar pengalihan. Fakta, keaslian bertemu dengan kebenaran, ada angka-angka dan juga hadir di balik angka yaitu soal rasa.
Salah satu untuk mengukur sebuah kemerdekaan adalah keadilan. Jika keadilan telah diupayakan tegak, kemerdekaan adalah sebuah keniscayaan. Namun apabila keadilan diabaikan, di mana warga negara mencari kemerdekaan?
Soal angka dalam demokrasi selalu penting. Angka-angka itu merangkai kemenangan, kekuasaan dan kemakmuran. Yang lebih banyak angkanya; menang.
Demokrasi yang terbuka, menyajikan kenyataan dan mensyaratkan keadilan selalu dipertanyakan dan diuji melalui kemelut sejarah.
Hari ini demokrasi tengah diuji sekian kalinya. Apakah rasa keadilan dalam demokrasi bisa meluruhkan anggapan bahwa demokrasi hanya soal angka?
Penulis adalah Dosen Paramadina, Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
