Ratu Adil Dan Mesiah Gadungan, Hingga Kelas Menengah Priyayi

Sukarno yang oleh Bernhard Dahm disebut Ratu Jawa Berpeci, merupakan contoh utama yang memahami itu.

Sukarno yang seniman, ideolog, sekaligus pemain politik, mampu memanfaatkan tradisi kebudayaan Indonesia, baik berupa dunia wayang maupun kepercayaan akan datangnya Ratu Adil. Tetapi Sukarno sendiri tidak pernah meyakinkan rakyat bahwa dirinya Ratu Adil atau Mesiah.

Perjuangan politik, intelektualitas, integritas moral, penghayatan terhadap kebudayaan, dan harapan rakyat terhadap dirinya telah dengan sendirinya membentuk kepercayaan rakyat bahwa Sukarno memiliki kemampuan luar biasa.

Sukarno menjanjikan kepada rakyat ‘’jembatan emas kemerdekaan’’. Sebuah retorika imajiner ala pewayangan yang menambah popularitasnya pada zaman penuh penindasan ketika itu.  Sukarno bagaikan Ratu Adil, dan dia memang membuktikan mengantarkan bangsa ini ke Gerbang Kemerdekaan...

Apa itu Ratu Adil?

Profesor Sartono Kartodirjo menyebut Ratu Adil sebuah simbol pembebas yang merupakan dinamika penting di dalam masyarakat, khususnya Jawa, yang memiliki eskatologi dan unsur mesianisme yang memang kuat.

Eskatologi sendiri merupakan bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa depan atau nasib akhir umat manusia.

Profesor Sartono Kartodirjo yang kerap dijuluki Sejarawan Ratu Adil’’ karena banyak menulis tentang hal ini, juga mencatat banyak sekali gerakan protes dan pemberontakan di Jawa sejak akhir abad 18 sampai awal abad 19 dilatari oleh harapan akan datangnya Ratu Adil yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik, untuk menuju tatanan masyarakat yang diistilahkan dengan sebutan: tata tentram kerta raharja, gemah ripah loh jinawi.

Di era dekadensi moral, politik transaksional seperti sekarang, di mana hampir di tiap lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung krisis kepercayaan, dan semakin kandasnya nilai-nilai kenegarawanan, fenomena Ratu Adil rupanya kini sedang berkembang, sehingga misalnya bermunculan orang-orang seperti Dimas Kanjeng, Eyang Subur, Gatot Brajamusti, dan para "spiritualis" berlagak mesias yang mengaku bisa melakukan aksi di luar nalar yang seringkali dipercaya masyarakat sebagai Problem Solver. Secara olok-olok malah dikatakan zaman abnormal seperti ini justru banyak menghasilkan paranormal...

Di lapangan politik, fenomena Ratu Adil dan Mesiah gadungan juga berlangsung cukup meriah. Ahok sang petahana misalnya oleh kelompok tertentu dikatakan merupakan mesiah yang mendapat wahyu dari atas untuk ‘’memberesi keadaan’’ (mungkin maksudnya antara lain melalui penggusuran...).

Politik dinasti yang dalam masyarakat agraris-tradisional-feodalistik dibenarkan dianggap sebagai trah yang diberkahi oleh wahyu keprabon, sehingga dianggap patut bahwa anak raja menjadi raja, hingga anak (bekas) presiden jadi (calon) gubernur, dan seterusnya. Dalam ilmu modern seperti geneologi tidak demikian, karena jabatan tidak ditentukan oleh unsur genetik. Dalam masyarakat modern sudah lumrah misalnya anak jenderal (ksatria) jadi musisi, anak menteri jadi orang biasa, anak wartawan jadi diplomat, dan seterusnya.

Dalam orde pencitraan seperti sekarang Ratu Adil dan Mesiah gadungan juga dapat cepat naik ratingnya karena media massa ikut berperan, sehingga secara satire kata penyair yang mantan wartawan Adhie Massardi kalau Pilpres diselenggarakan sekarang dan Dimas Kanjeng dan Gatot Brajamusti tidak tersangkut kasus hukum kemungkinan bisa terpilih jadi presiden.

Kelas Menengah, Priyayi, Pangreh Praja

Selain fenomena Mesiah dan Ratu Adil gadungan, masyarakat Kelas Menengah Indonesia yang antara lain dicirikan merupakan kelompok masyarakat perkotaan dan kelompok terdidik, juga dikeluhkan sebagai kelompok yang kehilangan sensitifitas terhadap keadaan, kelompok konsumtif ketimbang produktif, sehingga diplesetkan dengan istilah "Kelas Menengah Ngehe".

Sejarawan Onghokham pada Maret 1980 di dalam artikelnya mengatakan, mungkin sekali kalau tidak ada revolusi di Indonesia Belanda akan menyerahkan kekuasaannya untuk diteruskan oleh golongan pangreh praja, yaitu kelompok priyayi, yang tidak lain adalah golongan kelas menengah di dalam masyarakat ketika itu.

Usaha ini, kata Ong, memang tampak dari usaha Belanda membentuk Negara Federal dimana elit-elit lokal ditonjolkan. Pangreh Praja atau Inlandsch Bestuur adalah penyelenggara pemerintahan termasuk badan-badan swasta yang umumnya dijabat kalangan priyayi.

Kecaman terhadap golongan Kelas Menengah bukan hanya baru kali ini, Sukarno yang merupakan anak priyayi dan bagian dari kelompok Kelas Menengah pada masanya, pemerintahannya yaitu Orde Lama oleh Profesor Resink didefinisikan merupakan suatu Vorstenlandse Republik atau Republik Keraton. Yang dicirikan oleh lekatnya kekuasaan negara menjadi urusan pribadi seperti halnya tergambar dalam cita-cita Demokrasi Terpimpin ala Sukarno.

Kesamaan ciri Kelas Menengah dan Priyayi adalah mengutamakan "apa yang patut" bukan "apa yang seharusnya". Demikian pula Kelas Menengah Indonesia hari ini termasuk di dalamnya golongan intelektual kampus hingga media massa sebagai opinion leader telah menjadi sangat permisif, mereka bukan golongan yang diharapkan dapat membawa perubahan, melainkan sudah menjadi bagian dari masalah.

Sehingga nasib NKRI sekarang tidak ubahnya seperti digambarkan dalam hikayat menjelang jatuhnya Majapahit yang bubar karena gaya hidup hedonistik para elitnya, saling tipu karena harta, suksesi berdarah, perang saudara, yakni ungkapan Sirna Ilang Kerta Ning Bumi. Amblas dan bubarlah segala rupa kejayaan, hingga tinggal puing dan deru debu belaka. ***

Penulis adalah wartawan senior