Menurut Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, hal ini merupakan sebuah strategis pemerintah untuk meredam kemarahan atau kritik anggota dewan kepada Pemerintahan Jokowi.
Diketahui, dari 87 kementerian atau lembaga yang punya alokasi anggaran, hanya dua lembaga negara yang tidak dipotong anggarannya, yaitu DPR dan MPR.
Uchok mengatakan, sejak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2016 pertanggal 26 Agustus 2016 tentang langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan APBN-P 2016, dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada atau minim kritik dari anggota dewan kepada pemerintah.
"Hal ini berarti DPR sudah dilumpuhkan, dan kalaupun DPR masih "hidup" saat ini, hanya dipergunakan sebagai tukang stempel pemerintah agar semua anggota dewan mengikuti semua kemauan Pemerintahan Jokowi dengan mengkorban rakyat kecil," sebut Uchok.
Sebelumnya, Uchok menjelaskan ntruksi Jokowi tentang pemotongan anggaran ini, bukan sebuah penghematan, tapi pengamputasian anggaran dengan wajah bengis. Karena dalam amputasi anggaran ini, ditemukan wajah pemerintah yang kejam dan bengis, karena selain belum ada pembahasan dan persetujuan dari DPR, pemerintah seenaknya saja main potong atau amputasi anggaran yang berdampak kepada penghorbankan program-program lembaga penegakan hukum, program anti korupsi, dan program program untuk mengatasi kemiskinan.
[rus]
BERITA TERKAIT: