Hal itu dikatakan pengamat politik yang juga Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing. Ia mengomentari insiden dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) terkait tata kelola migas yang digelar Selasa lalu (24/5) di kantor Pertamina, Jakarta.
Dalam agenda itu, Anggota Komisi VII DPR, Adian Napitupulu, merasa diperlakukan tak pantas karena di tengah acara Dirut Pertamina pergi meninggalkan ruang acara dan diikuti oleh beberapa direksi tanpa alasan jelas. Adian menuding Pertamina tidak menghormati acara yang dibuatnya sendiri dan tidak menghormati tamu yang terdiri dari anggota DPR RI. (Baca:
Adian Napitupulu: Dirut Pertamina Arogan).
Menurut Emrus, setiap manusia dalam perilakunya terkait manusia lain senantiasa harus mengindahkan etika komunikasi, termasuk etika komunikasi non-verbal. Ia katakan, salah satu yang paling utama membedakan manusia dengan mahluk lainnya adalah etika, bukan kemampuan penguasaan bidang profesional tertentu.
"Karena itu, pendidikan karakter bagi pejabat publik menjadi keharusan dalam mewujudkan visi politik Joko Widodo, yaitu revolusi mental," ujarnya.
Lanjut dia, teladan bagi para pejabat publik telah diperankan dengan baik oleh Presiden Joko Widodo.
"Jokowi selalu berkomunikasi non-verbal yang sangat bagus. Ia selalu mengindahkan etika komunikasi. Sekalipun sebagai presiden, ia tetap menghargai lawan bicara, mendengar seksama, dan tidak merendahkan orang lain," jelasnya.
Menurut Emrus, perilaku komunikasi non-verbal yang ditunjukkan Dirut Pertamina dan jajaran Direksinya saat acara Selasa lalu itu kurang mengindahkan etika komunikasi non-verbal.
"Bagi Dirut, pertemuan FGD pembahasan tata kelola migas tidak penting. Kedua, memposisikan pihak pejabat Pertamina, khususnya Dirut, seolah lebih tinggi daripada peserta FGD yang terdiri dari anggota Komisi VII DPR-RI," jelasnya.
Bisa jadi, lanjut dia, pihak Pertamina tidak siap membahas tata kelola Migas dalam acara FGD. Selain itu timbul kesan, seolah acara lain lebih penting daripada mengikuti pembahasan materi tata kelola Migas dalam FGD.
"Seolah Dirut ingin menunjukkan bahwa mencari solusi tentang tata kelola migas sebagai agenda FGD tidak urgen. Dirut seolah memposisikan dirinya lbh super dari peserta FGD yg berasal dari anggota Komisi VII," tambah Emrus.
Dia meminta pola komunikasi non-verbal yang kurang mengindahkan etika harus jadi pelajaran berharga bagi pejabat publik di negeri ini, utamanya bagi Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto.
[ald]
Ketegangan antara Komisi VII DPR dengan Pertamina dan Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, bisa terjadi karena ada pihak yang tidak mengindahkan etika komunikasi. 
BERITA TERKAIT: