Padahal, kementerian Puan sangat terkait masalah kemanusiaan, sosial, perempuan, dan anak-anak. Apalagi kasus Yuyun sangat ramai diperbincangkan publik sejak kasusnya muncul di media massa awal April lalu.
"Tentu sangat disayangkan jika Menko PMK tidak mengetahui kejadian tersebut. Apalagi, kejadian itu telah menjadi sorotan media beberapa hari terakhir ini," sesal Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, ketika dihubungi wartawan pada Rabu (4/5).
Perihal Puan tidak mengetahui tragedi Yuyun terungkap ketika ia diwawancara pada Selasa (3/5) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Puan saat itu mengaku belum mendapat informasi karena sedang terus berada di kantor.
Namun, Saleh lebih menyalahkan pejabat di lingkungan Menko PMK yang tidak memberikan laporan berkala terkait berbagai isu krusial yang menjadi perhatian publik.
"Ibu Puan itu kan sibuk. Banyak tugas negara di berbagai kementerian lain yang perlu mendapatkan perhatian. Bisa jadi kejadian Yuyun luput dari perhatiannya," ujarnya.
Ia menilai yang tidak wajar adalah jika para pejabat di Kemenko PMK tidak memberi laporan. Hal itu perlu ditanyakan oleh Puan Maharani kepada jajarannya.
"Kalau tidak tahu begini, kan nanti orang menyalahkan. Dianggap mendiamkan dan tidak mengambil tindakan. Padahal, masalahnya hanya karena informasi yang tersumbat dan belum tersampaikan," jelasnya.
Setelah mengetahui berita ini, lanjutnya, Menko PMK mesti mengambil kebijakan agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Puan pun mesti memanggil kementerian/lembaga yang menangani masalah perlindungan anak.
"Masalah perlindungan anak ini tidak bisa ditangani secara sektoral. Harus melibatkan semua pihak yang ada. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga aparat keamanan dan masyarakat secara umum," ujarnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: