"Jadi surat Pak JK tersebut, abaikan saja oleh Bu Susi. Boleh dibaca, tapi tak harus dihiraukan," kata Direktur Eksekutif Aufklarung Institut, Dahroni Agung Prasetyo, kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Selasa, 29/3).
Pernyataan Agung ini terkait dengan surat JK pada Susi tertanggal 22 Maret lalu. Dalam surat itu, JK meminta Susi mengevaluasi kebijakan terkait upaya mengatasi pencurian ikan di Tanah Air. Alasan JK, kebijakan Susi ini membuat produksi pengolahan ikan di wilayah Maluku dan Sulawesi Utara menurun.
Menurut Susi sendiri, alasan JK ini tak beralasan. Apalagi, dalam 10 tahun terakhir ini, tidak pernah ada ekspor ikan dari Ambon, dan lalu mengapa tiba-tiba disebutkan JK ada penurunan.
Agung menegaskan bahwa selama ini publik tahu apa yang dikerjakan Susi. Susi memang sosok yang berani tegas kepada pengusaha ikan nakal, baik dari kalangan dalam negeri, lebih-lebih dari kapal asing.
"Cara Susi menangkap pencuri ikan patut diapresiasi. Ini bagian dari revolusi mental, dan dampaknya sangat besar. Asing tak bisa lagi main-main berurusan dengan Indonesia," ungkap Agung.
Agung pun heran dengan surat dari JK tersebut. "Apakah ada kepentingan JK yang terganggu?" tanya Agung.
[ysa]
BERITA TERKAIT: