Garap Riau, Airlangga Bakal Kasih Kewenangan Lebih Bagi Kader Daerah

Hari Jumat (18/3) ini, yang disambangi giliran Provinsi Riau, daerah lumbung suara Golkar. Airlangga secara serius menggarap provinsi yang mempunyai 12 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat II ini.

Airlangga Hartato menjanjikan jika dipercaya memimpin Golkar, akan melakukan desentralisasi kewenangan. Desentralisasi itu seperti penentuan calon kepala daerah seperti bupati, walikota dan gubernur ke pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (propinsi) dan DPD tingkat II (kabupaten/kota).

"Saya akan serahkan ke DPD I maupun DPD II. Karena yang punya wilayah adalah anda semua. Yang dekat dengan rakyat juga anda semua," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, ke depan penentuan segala kebijakan tidak bisa lagi harus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG. Apa yang terkait daerah harus diserahkan ke pengurus daerah. Masalah penentuan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif daerah harus menjadi kewenangan daerah.

Menurutnya, pimpinan pusat hanya memonitor saja. DPP hanya merestui dan mengikuti apa yang sudah diputuskan di daerah. Bukan ditolak, apalagi dibuat kebijakan berbeda dari yang sudah ditetapkan di daerah.

Anggota DPR ini juga mendorong regenerasi kader dan kepemimpinan dalam Golkar. Ke depan, tokoh-tokoh muda harus bisa tampil untuk memimpin Golkar. Hal itu disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana tokoh-tokoh muda yang memimpin partai maupun negara.

"Saya juga akan menampung generasi-generasi baru, yang saat ini disebut generasi Millenium. Mereka lahir di tahun 1980-an. Mereka penyuka sosial media (Sosmed), mahir teknologi, egaliter dan anti korupsi. Kita harus tampung mereka. Sudah lewat waktunya kita gagap teknologi," pungkasnya.[dem]