"Mengingat praktik politik yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, kita jadi paham bahwa hal tersebut nyaris menjadi mitos saja," kata Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, dalam pernyataan persnya, Sabtu (13/2).
Ketua Bidang Advokasi Gerindra ini menyambut positif jika memang dukungan tersebut tanpa syarat.
"Kalau benar tanpa syarat, ya bagus, namun kalaupun ada udang di balik batu ya menurut kami tidak aneh," ungkapnya.
Mantan penasihat hukum pasangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 ini mengingatkan bagaimana Partai Nasdem sebagai partai pertama yang mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden. Ketika itu dukungan juga diklaim sebagai "tanpa syarat".
"Namun yang terjadi apa benar seperti itu? Setelah Jokowi terpilih, partai Nasdem sebagai partai kedua terkecil di kubu KIH mendapat jatah empat menteri strategis, sama dengan jatah PDIP selaku partai terbesar," terangnya.
"Jadi klaim dukungan tanpa syarat diduga tak lebih sebagai strategi komunikasi politik untuk mendapat manfaat yang jauh lebih besar," tambah dia.
Terkait hal itu, Gerindra menilai, praktik politik balas budi berupa bagi-bagi jabatan menteri kepada parpol merupakan salah satu penghambat kinerja pemerintahan Jokowi.
Namun, terlepas dari benar atau tidaknya klausul "tanpa syarat" atas dukungan Nasdem kepada Ahok, Gerindra menganggap langkah Nasdem mendeklarasikan dukungannya kepada Ahok saat ini, jauh sebelum jadwal resmi Pilgub DKI dimulai, sebagai langkah baik mengingat waktu sosialisasi dan kampanye pasangan calon yang diatur dalam UU 8/2015 Tentang Pilkada sangat terbatas.
"Jadi, kalau partai sudah punya calon sebaiknya segera dideklarasikan agar rakyat punya waktu yang cukup untuk menilai partai dan calon tersebut," katanya.
[ald]
Klaim "dukungan tanpa syarat" dari Partai Nasdem kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju kembali sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. 
BERITA TERKAIT: