"Pansus ini terbuka, jadi silakan dipantau siapa yang kira-kira masuk angin. Termasuk siapa yang gaduh plus gelisah dengan keberadaan pansus ini," kata politikus PDIP ini dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (5/11).
Dari awal, sebut Rieke, dirinya dan anggota pansus bertekat, Pansus Pelindo II sebagai pintu masuk untuk membenahi tata kelola BUMN sesuai amanat konstitusi UUD 1945 terutama Pasal 33 dan juga putusan MK yang menegaskan aset BUMN adalah aset negara.
"Kami sedang berjuang untuk menyelamatkan aset BUMN, agar BUMN kembali menjadi alat negara yang keuntungannya mampu mensejahterakan rakyat," ujar Rieke.
Sebelumnya Rieke menerangkan, sampai saat ini belum ada jadwal wacana pemanggilan terhadap Wapres Jusuf Kalla. Pansus sendiri baru akan menggelar rapat paling cepat pada minggu kedua reses (sekitar 11, 12, 13 November), sesuai hasil keputusan rapat internal pansus pada 29 Oktober.
Menurut Rieke, jika ada pihak-pihak yang hembuskan pemanggilan JK, itu justru aneh. Jangan-jangan upaya untuk membentuk opini publik agar publik anti terhadap Pansus Angket Pelindo II. "Nah, harus ditelusuri siapa saja yang 'gaduh' karena keberadaan pansus ini. Termasuk pengamat yang menyatakan pansus ini tidak penting. Kalau tidak penting kok dikomentari," tukas anggota Komisi IX ini.
[rus]
BERITA TERKAIT: