"Aksi ribuan buruh ini akan dilakukan setiap hari, dimulai dari 24 Oktober aksi dilakukan oleh KPBI di Istana negara, 26 Oktober konvoi buruh di kawasan industri se Indonesia," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya yang diterima redaksi, Minggu(25/10).
Iqbal mengatakan KSPI bukan satu-satunya serikat pekerja yang menolak RPP Pengupahan. Serikat pekerja yang telah memutuskan melakukan perlawanan di seluruh Indonesia untuk menolak formula kenaikan upah minimum yakni inflasi plus PDB yakni KSPSI AGN, KSBSI, KPBI, KASBI, SPN, FSPMI dan ada 60 federasi serikat pekerja lainnya yang tergabung dalam Komite Aksi Upah (KAU).
Serikat pekerja dengan total anggota puluhan juta buruh ini telah memutuskan melakukan perlawanan, dan memperjuangkan kenaikan upah minimum (UMP/K) 2016 berkisar 22%-25%.
"Perlawanan kami lakukan melalui aksi besar-besaran dan bergelombang terus-menerus serta mimbar rakyat sedari Oktober-Desember 2015," imbuh Iqbal.
Said mengatakan, aksi buruh di kawasan nanti akan dilakukan di Pulo Gadung, KBN Cakung, MM 2100, Jababeka, Ejip, KIIC Karawang, Ngoro Sidoarjo, PIR Pasuruan, KIM Medan serta di kawasan Cikupa Tangerang dan lainnya.
"27 Oktober buruh SPN juga akan aksi di Istana negara serta tanggal 28 Oktober KSBSI dan buruh tekstil juga akan melakukan aksi di Istana negara," ungkapnya.
"Tak hanya di Istana Negara, pada tanggal 28-30 Oktober nanti aksi juga akan dilakukan oleh Serikat pekerja jalan tol juga akan melakukan aksi dengan menutup tol di seluruh Jabodetabek," tambah Iqbal.
Selain di tanggal tersebut, lanjut Said, pada tanggal 29 Oktober akan diadakan Mimbar rakyat dan pada tanggal 30 Oktober 50 ribu buruh KSPI dan KSPSI juga akan melakukan aksi di Istana negara.
"Sepanjang November aksi buruh di masing- masing kantor Bupati dan Gubernur akan terus dilakukan selain itu juga akan melumpuhkan kawasan industri dan pelabuhan. Dan nanti puncaknya, pada Desember mogok nasional akan dilakukan oleh 5 juta buruh di 200 kab/kota," pungkasnya.
[dem]
Para buruh tergabung dalam berbagai serikat pekerja menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. Mereka pun telah dan akan terus melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak pembahasan aturan itu. 
BERITA TERKAIT: