Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule dalam perbincangan dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/10).
"Paket Ekonomi II yang mengusung pelayanan perizinan investasi hanya dalam waktu 3 jam, tampak seperti pelayanan paket short time dalam pelayanan paket prostitusi. Sama seperti paket pertama, tidak akan berdampak pada perbaikan dan pertumbuhan ekonomi rakyat," papar Sumule.
Pelayanan izin investasi selama 3 jam yang menjadi fokus paket jilid II, sebut Sumule yang juga Jurubicara Aktivis Pro Demokrasi, sangat tidak masuk akal.
Menurut dia, bagaimana mungkin investor akan mudah dan cepat memperoleh izin apalagi investasi atau usaha yang akan dilakukan melibatkan beberapa institusi. Belum lagi, persoalan regulasi yang berlaku hari ini masih tumpang tindih.
"Ini sama saja pemerintah sedang berpikir bagaimana menjalankan bisnis prostitusi yang bisa cepat prosesnya layaknya paket short time," imbuhnya.
Untuk itu Iwan Sumule meminta DPR tak berdiam diri. Paket kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah harus disikapi.
"DPR RI sudah selayaknya mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintahan Jokowi melalui hak interpelasi," demikian saran Iwan Sumule.
[dem]
BERITA TERKAIT: