Petani Dibunuh, PKB Minta Tambang Pasir Ilegal Ditutup

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>
LAPORAN: ADE MULYANA
  • Selasa, 29 September 2015, 16:13 WIB
rmol news logo Kecaman atas penganiayaan dan pembunuhan petani penolak tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur, terus mengalir.  

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali mengecam keras sekaligus menyayangkan peristiwa yang disebut-sebut melibatkan kepala desa Selok Awar-Awar tersebut.

"Saya mengecam keras aksi brutal itu, sangat tidak manusiawi," kata Syaikhul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/9).

Penganiayaan terjadi pada Sabtu pagi (26/9). Petani yang tewas terbunuh yakni Salim Kancil. Dia dijemput oleh sejumlah preman yang disinyalir suruhan kepala desa dari rumahnya dan dibawa ke Kantor Desa Selok Awar-Awar.

‎Salim dianiaya secara beramai-ramai dengan kedua tangan terikat. Setelah meninggal, mayatnya dibuang di tepi jalan dekat areal perkebunan warga.

‎Sementara korban penganiayaan lainnya, Tosan, saat ini mengalami luka parah dan dalam kondisi kritis di rumah sakit di Malang. Dia juga dijemput paksa di rumahnya. Tosan dihajar beramai-ramai di dekat rumahnya sebelum diselamatkan warga dan dilarikan ke rumah sakit.

Untuk itu, Syaikhul yang merupakan legislator asal Jawa Timur meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini.

Selain mengecam, politisi PKB ini meminta kementerian ESDM sebagai supervisor dan pemda setempat untuk menertibkan tambang pasir ilegal yang termasuk jenis galian C.
Dia mengungkapkan aktivitas penambangan pasir itu merusak lingkungan.

"PKB dengan tegas minta penambangan pasir, baik di Lumajang maupun dimanapun agar ditertibkan. Lihat saja, akibat penambangan pasir liar di Desa Selok Awar-Awar bijin lahan pertanian menjadi tandus. Selain itu, debu-debu bertebaran juga ganggu warga setepat," kata politisi PKB itu.

Syaikhul mengatakan tambang pasir disana berada di pesisir pantai yang merupakan kawasan lindung di bawah Perhutani.  

"Sudah jelas itu tambang ilegal, kok di biarkan. Mana tanggung jawab dinas pertambangan dan dinas terkait lainnya?" tandasnya.[dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA