"Tentu Pak Jokowi perlu mempertimbangkan aspek dukungan PAN, sehingga
PAN sebagai koalisi juga memiliki kontribusi yang baik dan signifikan
bagi pembangunan," kata Wasekjen DPP PDIP itu di Komplek Parlemen,
Senayan, Jakarta (Kamis, 3/9).
Menurut Basarah, ia termasuk pengurus PDIP yang meminta Jokowi-JK
mempertimbangkan aspek dukungan politik di Parlemen, walaupun
presidential, tapi pilitik Indonesia bercitarasa Parlemen. Artinya,
kebijakan Jokowi-JK akan dipengaruhi dan sikap Parlemen.
"Karena itu, modal politik awal Pilpres hanya 4 parpol belum memenuhi 50
plus 1 dari kursi Parlemen, karena banyak kebijakan kita dalam
pengambilan keputusan berbasiskan pada dukungan Parlemen, jumlah
minoritas itu membuat posisi politik pemerintah tidak solid di DPR,
ketika PAN menyatakan dukungan ke Jokowi-JK. Maka pak jokowi telah
menyelesaikan satu PR-nya yakni stabilitas politik, sebagai syarat
jokowi-jk untuk melaksanakan programnya," papar anggota Komisi II DPR
itu.
Lalu, apakah PAN akan dapat jatah menteri di Kabinet Kerja, setelah menyatakan dukungan. Basarah menjawabnya dengan diplomatis.
"Tentu saja berbicara tentang kerja sama politik, harus ada take and
give, ketika ada dukungan dari PAN, maka Pemerintah juga memberikan
dukungan ke PAN, bagaimana dukungannya, Jokowi selaku Presiden tahu
persis. Hampir satu tahun, Jokowi sudah dapat menyerap aspirasi parpol,
sehingga beliau dapat memberikan rewade hubungan take and give ke PAN,
apakah memasukkan kader PAN di kabinet, itu biar hak prerogatif Jokowi,"
terang ketua Fraksi PDIP di MPR itu.
Terakhir, Basarah berharap PAN dapat memperkuat dukungan politik kepada
Jokowi-JK. Dengan demikian pembanguinan bisa berjalan dengn baik.
[ian]
BERITA TERKAIT: