Mestinya Jaksa Agung Prasetyo yang Dicopot, Bukan Buwas

Di Istana Negara, Jakarta Pusat. siang tadi, Luhut menekankan lagi pesan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pejabat negara yang boleh membuat gaduh dan menganggu iklim ekonomi.

Belum setahun memimpin Bareskim Polri, sepak terjang Komjen Budi Waseso memang sudah memunculkan banyak kontroversi. Keberaniannya mengusik sejumlah proyek-proyek besar bermasalah dianggap hanya sensasi. Sebut saja kasus Kondesat, Pelindo II, mafia dwelling time, serta penyalahgunaan CSR BUMN.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono pun berkeyakinan ada intervensi pemerintah China dan IMF di balik rencana pencopotan Buwas, sapaan Budi Waseso. Logikanya, nama perusahaan China bisa tercoreng dengan langkah Bareskim menangani kasus korupsi pengadaan Mobile Crane di Pelindo 2.

"Maka jika Jokowi-JK tidak bisa mengamankan tindak tanduk Budi Waseso maka ada kemungkinan kesepakatan pinjaman dana untuk proyek infrastruktur listrik, jalan, pelabuhan akan dibatalkan oleh pemerintah China," jelasnya.

Arief lantas mengkaitkan kabar pencopotan Buwas dengan ancaman Dirut Pelindo II, R.J Lino saat kantornya digeledah petugas Bareskim. Seperti diketahui, R.J Lino yang tidak bisa menerima atas penggerebekan itu kemudian menitip pesan bernada 'ancaman' via telepon kepada Menteri ESDM, Sofyan Djalil untuk Presiden Joko Widodo.  

"Dan setelah pengeledahan juga ada ancaman R.J Lino akan mundur dan tidak akan mau mengurus lagi Tol Laut, apalagi RJ Lino merupakan tokoh yang ikut mendukung Jokowi - JK saat Pilpres," ulasnya.

Menurutnya, dengan mencopot Buwas makin jelas bahwa Jokowi telah menjadi God Father sesungguhnya bagai para koruptor yang mulai gerah terhadap gebrakan Bareskim. Malahan imbuh dia, seyogyanya bukan Buwas yang dicopot oleh Jokowi tetapi Jaksa Agung H.M Prasetyo) yang tanpa bukti juat telah salah geledah dan sembarang mengacak-acak kantor Victoria Securitas.

"Nah tindakan Jaksa Agung inilah yang sebenarnya menganggu stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia kalau perusahaan sekuritas yang berkelas international dikriminalisasi," tegasnya.

Dan perlu diketahui pula, lanjut Arief, penggeledahan VSI oleh Kejagung telah menjadi berita utama bernada negatif di media keuangan nasional dan internasional.

"Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengutuk keras Jokowi-JK  yang melakukan intervensi penyidikan pemberantasan korupsi oleh Polri dengan alasan menganggu stabilitas ekonomi nasional, namun di sisi lain membiarkan Kejaksaan Agung melantang," kecam Arief.[wid]