Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/8).
Jadi, menurut dia, tindakan anggota Wantipres Suharso Monoarfa yang ikut-ikutan mengkritik Rizal Ramli wajar dikeluhkan publik. Sebab, hal itu sudah melenceng dari tugas pokoknya sebagai Wantipres.
"Mestinya sebagai Wantipres cukup memberi masukan atau pertimbangan kepada Presiden," kata Sya'roni.
Munculnya statement dari Suharso Monoarfa, menurut dia, menunjukkan ada yang salah dalam tubuh Wantipres. Pertanyaan yang patut dilontarkan adalah apakah kerja Wantipres selama ini? Apakah sudah memberi saran-saran kepada presiden?
"Wantipres adalah kerja
behind the scene, yaitu menyuplai saran dan pertimbangan kepada presiden. Tentunya saran yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan negara," imbuh Sya'roni.
Melihat sering salahnya Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan sampai-sampai harus melakukan revisi, menurut dia, menunjukkan bahwa presiden tidak mendapatkan pertimbangan yang memadai. Misalnya saja dalam kasus revisi Perpres DP mobil pejabat dan PP JHT BPJS Ketenagakerjaan.
"Daripada mengkritik pejabat lainnya, lebih baik Suharso Monoarfa memperbaiki kinerja Wantipres sehingga nantinya dapat menyuplai pertimbangan yang berkualitas kepada presiden. Sehingga presiden tidak salah lagi dalam mengambil kebijakan," harapnya.
Selain itu, sensifitas Wantipres juga patut dipertanyakan. Ternyata, presiden dibiarkan berjalan menuju kubangan hutang ribuan triliunan rupiah. Padahal hutang tersebut untuk mendanai proyek-proyek prestisius yang tidak realistis seperti listrik 35 ribu watt, dan pembelian 30 pesawat Airbus A350 yang bisa membuat bangkrut Garuda.
"Kalau dari awal Wantipres sudah memberi masukan kepada presiden bahwa proyek-proyek tersebut tidak layak dilanjutkan, maka Rizal Ramli tidak perlu berkoar-koar seperti sekarang ini. Oleh karena itu, lebih baik Suharso Monoarfa intropeksi diri," tukasnya.
[dem]
Perbedaan pendapat antara Wapres Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli seharusnya diselesaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Pejabat lain yang tidak berkompeten tidak perlu menambah gaduh suasana. 
BERITA TERKAIT: