Peringatan tersebut disampaikan Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Junisab Akbar. Menurut dia, pembatalan rencana pembelian 30 pesawat oleh Garuda yang digagas Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sudah tepat.
‎Serangan Rini terhadap Rizal, sebut Junisab, menunjukan Rini tak paham tata kelola pemerintahan.
‎‎"Logika berpikir Rini menunjukkan dia tidak paham tata kelola pemerintahan. Memang, Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Tapi Rizal Ramli kan menyampaikan idenya kepada Presiden Jokowi yang adalah pimpinan Menteri Keuangan," kata Junisab kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/8).
‎"K‎ok Rini berlindung dibalik ketiak Menko Perekonomian, seakan-akan bahwa hanya Menko Perekonomian saja yang didengarnya. Ada ‎makna terselubung dari pernyataan Rini saat dia menarik-narik Menko Perekonomian dalam menentang pendapat Rizal. Pasti ada udang dibalik batunya, pasti ada sesuatunya," sambung dia.‎
Seharusnya, kata dia, Rini menerima setiap masukan konstruktif agar pengelolaan negara dapat lebih baik.‎
"‎Masih bagus Rizal Ramli mau memberikan gagasannya untuk memperbaiki Garuda‎ kedepan. Rizal sudah tepat memberikan pendapatnya kepada Jokowi soal perlunya dibatalkan rencana pembelian pesawat tersebut," tukasnya.
‎Seperti diketahui, Rini Soemarno menyerang Rizal Ramli karena meminta p‎embatalan rencana pembelian 30 unit pesawat jenis airbus 350 oleh PT Garuda Indonesia Tbk.
Selain menggunakan utang 44,5 miliar atau Rp 266 triliun dari China Aviation Bank, seperti dikemukakan Rizal Ramli, pembelian pesawat tersebut bisa membuat bangkrut Garuda. Sebab, pesawat jenis airbus 350 yang dibeli hanya cocok untuk rute Jakarta-Eropa dan Jakarta-Amerika padahal rute ini sama sekali tidak menguntungkan.
‎Rizal kemudian menyarankan lebih baik Garuda membeli pesawat Airbus A320 dengan target menguasai bisnis penerbangan domestik dan regional Asia.‎
Menanggapi itu ‎ Rini malah sewot dan menyerang Rizal agar tidak mengurusi masalah tersebut. Menurut dia, masalah Garuda sebagai salah satu BUMN sepenuhnya urusan Menko Perekonomian, b‎ukan Menko Maritim.
[dem]
BERITA TERKAIT: