"Ini sangat disesalkan. FITRA dengan tegas menolak usulan polisi politisi ini," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA, Apung Widadi, Kamis (16/4).
Ada beberapa temuan FITRA terhadap dokumen desain dan perencanaan Polisi Parlemen 2015.
Pertama, orientasi rencana polisi politisi lebih beraroma proyek fantastis. Seperti setiap periode di DPR selalu muncul proyek fantastis, gedung miring DPR 2010 dan toilet mewah 2015.
Kedua, simulasi anggaran polisi politisi diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 807,444 miliar. Ini diluar Gaji dan Gaji Polisi Politisi.
Ketiga, disinyalir dalam proses perencanaan ini ada kongkalikong DPR dengan pengusaha pengadaan barang masing-masing item. Potensi markup diduga akan tetap dilakukan.
Keempat, potensi pemborosan anggaran tinggi, karena dalam anggaran Setjen DPR 2015, biaya pengamanan parlemen (Pamdal) senilai Rp. 18,3 miliar. Sehingga kalau ditambah dengan polisi politisi tentunya akan membengkak dalam hal gaji, perbulan dari kurang lebih polisi dengan gaji perbulan Rp. 5 juta x 1500 x 12 = Rp. 90 miliar.
Kelima, potensi dobel anggaran tinggi, karena jika tetap digaji oleh lembaga asal yaitu Polri, maka akan mendapatkan gaji dua kali lipat dari DPR juga.
Keenam, dalam pembahasan proposal polisi ini BURT dan Sekjen DPR sudah tidak transparan dan tidak menggalang partisipasi publik.
Ketujuh, dengan peralatan pengamanan seperti pistol laras panjang, water canon, kawat, dan senjata militer lainya maka DPR akan semakin jauh dari rakyatnya dan memutus ruang aspirasi masyarakat.
Apung Widadi menjelaskan, selain menolak usulan Polisi Politisi Senayan, FITRA juga menuntut Pimpinan Kapolri Badrodin Haiti untuk menolak wacana ini.
"Jangan sampai Polri mendukung Pemborosan APBN," tukasnya.
[rus]
. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyesalkan wacana Polisi Politisi Senayan. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: