Ada Gerakan 'Operasi Salah Pengertian' untuk Melengserkan Jokowi

Demikian disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (7/4).

Rini menuturkan, dirinya baru mengetahui belakangan ini kalau Emron pernah terjerat kasus. Jika dia mengetahui sejak awal, tidak mungkin politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut akan terpilih menjadi komisaris PT Timah.

"Satu lagi blunder Menteri Rini dalam mengangkat komisaris di BUMN tanpa menelisik track record," ujar Arief.

Menurutnya, ini seperti ada gerakan 'Operasi Salah Pengertian' yang dilakukan jajaran Kabinet Kerja untuk menjerumuskan pemerintahan yang dipimpin Jokowi agar berbuat kesalahan dan blunder.

"Baru saja Jokowi menandatangani Perpres tentang uang muka pembelian mobil untuk pejabat dengan nilai cukup fantastis Rp 210 juta per orang, dimana Jokowi tidak diberitahukan atau diberi masukan besaran jumlahnya oleh Menteri Keuangan, Menseskab dan Kepala Staf Kepresidenan yang bertugas mengevaluasi sebuah keputusan sebelum ditekan Jokowi," beber Arief.

Akibat kebijakan yang ngawur tersebut, Jokowi menjadi bulan-bulanan di media sosial. Jokowi dianggap tidak tepo seliro terhadap keadaan masyarakat yang sedang banyak mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga sembako dan BBM.

"Ini jelas 'Operasi Salah Pengertian' besar-besaran dan sangat rapi yang diarahkan ke Jokowi agar semakin menghancurkan kredibilitas Jokowi sehingga mudah untuk dilengserkan," ujar Arief yang juga politisi Gerindra ini.

Karena itu, lanjut Arief, kalau Jokowi tidak ingin kredibilitasnya tambah hancur dan berpeluang dilengserkan, ia harus mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno, Menseskab Andi Widjajanto, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. [rus]