Begitu dikatakan Wasekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 19/3).
"Demokrat sebagai penyeimbang itu artinya dia berada di luar pemerintahan. Nah, di luar pemerintahan itu berarti bersama KMP," tegas Wakil Ketua DPR RI ini.
Kebersamaan dengan KMP, terang Fahri, telah kerap dilakukan Demokrat. Seperti saat pembentukan komisi, alat kelengkapan Dewan, pimpinan DPR, dan pimpinan MPR. Sehingga, ia yakin apa yang diputuskan KMP juga akan dilakukan Demokrat, termasuk pengguliran hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
"Jadi kebijakan Partai Demokrat itu ada di KMP," ujarnya.
Terlebih, hubungan antara Ketua Presidium KMP, Aburizal Bakrie, dengan Ketua Umum DPP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah terjalin lama. Keduanya pernah bersama-sama di dalam Sekretariat Gabungan atau Setgab.
"Mantan pimpinan Setgab kan Pak Ical, nah presidennya kan Pak SBY. Jadi tentu mereka dekat," tegasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: