Konon, JK yang dianggap ahli dalam memecah kebuntuan, seperti dalam skandal Century dan perdamaian di Aceh di masa pemerintahan sebelumnya, tidak bisa berbuat banyak dalam kontroversi Budi Gunawan. Ia lebih banyak diam ketika menghadapi tekanan partai politik, publik dan elemen lain.
Namun, JK membantahnya. Menurut JK, persoalan Budi Gunawan adalah persoalan sederhana. Justru karena sederhana itulah maka ia lebih banyak diam.
"Justru, karena persoalan ini sederhana. (Persoalan Budi Gunawan) ini bukan di tangan pemerintah, tetapi di tangan pengadilan (praperadilan). Kita tunggu putusan pengadilan, ambil putusan setelah itu," ujar JK saat wawancara live dengan
Metro TV beberapa saat lalu.
Mengenai desakan publik agar Presiden Joko Widodo menggunakan hak prerogatifnya, menurut JK, hak prerogatif presiden tidak boleh digunakan sembarangan.
"Hak prerogatif digunakan dalam waktu yang tepat. Tidak bisa stop perkara ini atau
anu ini. Itu diktator, bukan hak prerogatif," tegas JK.
JK juga menekankan, pemerintah saat ini berusaha menjaga stabilitas hukum dan politik, terutama terkait polemik pencalonan Budi Gunawan.
"Kalau ambil tindakan tiba-tiba dalam posisi DPR telah setujui (pencalonan Budi), lalu dipotong, nanti kan ada masalah. Inti persoalannya kan masalah hukum, politik dan opini publik. Kalau hukum baik, maka baik politiknya, dan opini publik pun baik," ujar JK.
JK mengklaim setiap hari berkoordinasi dengan presiden, tetapi tidak hanya untuk persoalan Budi Gunawan.
"Saya tiap hari juga mengamati dan bicara dengan presiden, dengan teman2 di luar, tapi paling penting tetap menyelamatkan pemerintahan," tambah JK.
[ald]
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah kabar dirinya tidak mempunyai jalan keluar dari polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. 
BERITA TERKAIT: