Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, kepada wartawan dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat sore (13/2). Menurut dia, kebesaran hati dan kenegarawanan para pimpinan kelompok politik dibutuhkan untuk mendukung situasi politik nasional agar lebih kondusif bagi pemerintah menjalankan agenda-agendanya.
Ia yakin publik pun bisa memahami dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri adalah hak prerogatif presiden.
"Presiden Jokowi, sebagaimana dilindungi konstitusi, harus diberikan kesempatan untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya sehingga bisa menjalankan amanah rakyat secara optimal," kata Dimas.
Dimas mengharapkan elite politik berbesar hati dan tidak menggunakan momentum ini untuk mempolitisasi situasi. Apalagi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bekerjasama mensejahterakan rakyat dan bukan sebaliknya malah saling bertengkar terkait posisi atau jabatan.
Dalam keterangan pers yang sama, salah satu Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Donny Ardyanto, juga mengatakan hal sama. Dia meminta partai-partai pendukung Jokowi untuk tidak merepotkan presiden dan konsisten dalam mendukung agenda-agenda perubahan. Para elite politik, baik yang berada di Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat sebaiknya menyadari hak prerogatif presiden tersebut.
"Partai-partai pendukung Jokowi sendiri harus menyadari akan hal itu sebagai konsekuensi logis telah mendukungnya sebagai presiden, dan bukan malah mendelegitimasinya," imbuh Donny.
[ald]
Elite politik diharap mendukung keputusan presiden soal kemungkinan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polri. 
BERITA TERKAIT: