Menurut pakar politik, Fachri Ali, yang paling penting untuk dilihat, pertama, ada semacam revolusi dari bawah ketika parpol tidak mampu melaksanakan atau merealisasikan preferensi politiknya.
"Jokowi diciptakan kelompok pendukung di luar parpol yang terpaksa diakui parpol. Itu kekuatan Jokowi sebetulnya dalam kontestasi politik, dukungan paling riil," jelas Fahri dalam diskusi Perspektif Indonesia, yang disiarkan langsung oleh
smartfm, beberapa saat lalu (Sabtu, 31/1).
Persoalan Jokowi, lanjut dia, adalah para pendukungnya kurang terorganisasi dan tidak bisa ditransformasikan ke dalam kekuatan politik.
"Akibatnya, ketika Jokowi jadi presiden dia tergantung pada parpol koalisi yang mendukungnya, ketika dia maju resmi para pendukungnya tak bisa punya 'cantelan' untuk mengontorol dia," kata Fachri.
Menurut dia lagi, ketimpangan politik terjadi ketika seluruh energi keabsahan politik yang resmi berasal dari parpol.
"Ini menarik kita lihat karena DPR adalah representasi parpol. Di Indonesia ini, yang kuasai DPR itu bisa kuasai 30 persen kekuasaan. Masalahnya, Jokowi hanya didukung separuh kekuatan di DPR itu. Sedangkan di pemerintahan, tekanan parpol itu kuat," ujarnya.
"Inilah yang menyebabkan Jokowi dalam struktur keresmian politik tidak punya kaki dan akar. Itu menyebabkan apa yang dilakukan Jokowi tidak asli sebagai pemegang otoritas tertinggi," tambahnya menegaskan.
[ald]
Popularitas Joko Widodo (Jokowi) melebihi parpol dan elite politik lainnya. Kekuatan utama Jokowi berasal dari luar partai politik. Hal ini penting dikaji untuk menilai 100 hari kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. 
_DPP_PDIP_Hasto_Kristiyanto_di_Pelabuhan_PT_Lingga_Perdana,_Kota_Cilegon,_Banten,_Kamis_malam,_20_Agustus_2026..jpg)
