Mensos: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Harus Terpadu

"Berbagai masalah sosial manjadi pekerjaan rumah pemerintah yang membutuhkan perjuangan dan dukungan semua pihak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dalam acara "Sinergi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" di Jakarta, Rabu (26/11).

Saat ini, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) relatif masih tinggi. Pada saat bersamaan, kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan PMKS relatif rendah.

"PMKS harus diatasi dalam waktu tidak terlalu lama. Untuk itu, harus segera menetapkan fokus sasaran, sehingga bisa menjadi solusi dalam penanganan masalah sosial lainnya," ujarnya.

Berbagai masalah sosial tersebut, di antaranya kebencanaan, ketunaan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, kekerasan dan eksploitasi, yang membutuhkan sentuhan penanganan di tengah isu global terkait dengan kemiskinan.
 
"Berbagai program dianggap berhasil jika dalam pelaksanaannya bisa dilihat, dihitung, dilaksanakan, serta bisa dipertanggungjawabkan," tegas Mensos.

Dia harapkan kerja sama pusat dan daerah bisa membangun pemahaman, kerangka tindakan yang terukur dan terarah. Misalnya, implementasi KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KSKS ( Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera), PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) agar dimengerti sebagai langkah penting untuk menopang stabilitas ekonomi keluarga di tengah pengurangan subsidi BBM dan fluktuasi harga.

"Penanganan masalah sosial dalam prosedur standar pelaksanaan yang mengacu pada tipologi, geografi, serta budaya masyarakat," ucapnya. [ald]