Ia akan selesai di ruang rapat tertutup di Beijing, di ruang veto Dewan Keamanan PBB di New York, dan di ruang komando kapal perang Prancis di Teluk Aden.
Selama 70 hari terakhir sejak 28 Februari 2026, dunia menyaksikan dua perang berjalan beriringan. Perang militer antara AS-Iran di Selat Hormuz. Dan perang diplomatik antara China-Rusia-Eropa di belakang layar.
Memorandum 14 Poin: Hanya Jeda, Bukan Damai
Memorandum 14 poin yang diajukan Iran ke Pakistan pada 30 April 2026 terlihat seperti kerangka perdamaian. Isinya: pembukaan Selat Hormuz, pembatasan nuklir Iran, pelonggaran sanksi AS, ganti rugi, dan jaminan tidak ada agresi.
Tapi ini hanya gencatan senjata 30 hari. Bukan penyelesaian komprehensif.
Faktanya, saat delegasi AS-Iran bicara, Israel tetap menggempur Hizbullah di Lebanon dan Gaza. Sementara Iran balas menyerang fasilitas energi Fujairah UAE pada 4 Mei dengan 12 rudal balistik dan 4 drone.
Ini pola klasik
asymmetric decoupling. Dua medan tempur. Tiga aktor utama. Nol koordinasi.
AS: Tarik Mundur, Tapi Tidak LepasPresiden Donald Trump 2026 sudah menghentikan sementara operasi “Project Freedom” — misi AS mengawal kapal dagang keluar Hormuz. Sebagai gantinya, AS mengedarkan proposal “Maritime Freedom Construct”, koalisi maritim pasca-konflik untuk arsitektur keamanan baru di Timur Tengah.
Tujuannya jelas: AS ingin “deal cepat” dengan Iran soal nuklir dan Hormuz. Jika Israel dimasukkan ke meja nego, proses akan macet bertahun-tahun karena isu Palestina.
Tapi penarikan AS ini menciptakan ruang kosong. Dan ruang kosong selalu diisi.
Eropa: Penjaga Jalur Dagang, Bukan Prajurit PerangEropa memilih jalur ketiga. Tidak perang, tapi tidak diam.
Prancis sudah mengerahkan kapal induk nuklir Charles de Gaulle ke Teluk Aden, siap mengawal kapal dagang yang terjebak di Hormuz. Ini bagian dari misi Franco-British yang melibatkan 40+ negara. Tujuannya murni defensif: turunkan premi asuransi yang kini selangit dan buka kembali jalur dagang.
Jerman juga menggerakkan aset angkatan laut untuk “kontribusi signifikan dan terlihat” dalam koalisi internasional.
Eropa sadar, 20% minyak dan 30% LNG mereka lewat Hormuz. Kalau selat tetap tertutup, ekonomi Eropa kolaps. Tapi Eropa juga tidak mau terjebak perang AS-Iran. Jadi mereka buat misi “purely defensive” yang terpisah dari Washington.
Ini strategi
strategic autonomy yang sudah lama didengungkan Macron.
China: Penekan Ekonomi yang MenentukanChina adalah aktor paling penting tapi paling diam.
Beijing adalah pembeli terbesar minyak Iran — 50% ekspor minyak Iran mengalir ke China. 30% impor LNG China juga lewat Hormuz. Jika selat ditutup, ekonomi China tersedak.
Karena itu, Menlu Wang Yi langsung terbang ke Beijing untuk temui Menlu Iran Abbas Araghchi 2 hari lalu. Pesan Wang Yi tegas: “Gencatan senjata tidak boleh ditunda. Hormuz harus dibuka.”
China tidak menyalahkan Iran secara terbuka. Tapi tekanan diplomatiknya nyata.
Di PBB, China hampir pasti akan veto resolusi AS yang menuntut Iran hentikan serangan di Hormuz. China sudah veto resolusi serupa bulan April lalu dengan alasan resolusi itu bias dan bisa melegitimasi serangan AS ke Iran.
Jadi posisi China adalah: oposisi politik ke AS, tapi jaga stabilitas ekonomi. China tidak mau Iran hancur karena Iran adalah simpul penting dalam
Belt and Road Initiative. Tapi China juga tidak mau perang panjang yang merusak dagang global.
Rusia: Penjamin Politik yang Kehabisan AmunisiRusia posisinya mirip China. Mereka juga
likely veto resolusi AS di Dewan Keamanan. Alasannya sama: resolusi itu tidak mengecam serangan AS-Israel ke Iran. Rusia melihat ini sebagai standar ganda Barat.
Secara militer, Rusia dan China masih rutin latihan gabungan “Maritime Security Belt 2026” dengan Iran di Bandar Abbas. Tapi itu lebih simbolik. Nyatanya, stok rudal Rusia sudah menipis karena disedot perang Ukraina. Moskow tidak punya kapasitas untuk
resupply Iran dalam skala besar.
Jadi peran Rusia saat ini lebih ke
political backer, bukan
military enabler.
Serangan Fujairah: Pesan untuk Semua PihakSerangan Iran ke Fujairah 4 Mei 2026 bukan tanpa perhitungan. Fujairah adalah jalur pipa alternatif UEA jika Hormuz ditutup. Menyerang Fujairah berarti pesan Iran: “Tidak ada tempat aman jika Hormuz ditutup.”
Tiga warga India terluka dalam serangan itu. Iran sengaja tidak menyasar korban Barat untuk hindari eskalasi dengan AS dan Eropa.
Ini menunjukkan Iran masih main di batas merah. Mereka ingin menekan, tapi tidak ingin perang total.
Tiga Skenario ke DepanBerdasarkan pergerakan tiga kutub ini, ada tiga skenario:
Pertama, gencatan senjata 30 hari berjalan (45%). AS-Iran capai kesepakatan sementara. Hormuz dibuka. Eropa jadi penjamin keamanan maritim. China jadi penjamin ekonomi Iran. Ini skenario paling mungkin, tapi rapuh. Bisa runtuh kalau Israel lanjut serang Hizbullah.
Kedua, perang
proxy membeku (35%). AS-Iran berhenti bentrok langsung. Tapi Israel tetap gempur Hizbullah dan Houthi. Iran balas lewat
proxy di Yaman dan Irak. Hormuz dibuka sebagian, tapi premi asuransi tetap tinggi. Ini
status quo yang melelahkan semua pihak.
Ketiga, eskalasi total (20%). Jika nego gagal atau Israel serang fasilitas nuklir Iran, maka Iran akan benar-benar tutup Hormuz pakai ranjau dan rudal pantai. Harga minyak tembus 200 Dolar AS. AS harus buka blokade militer penuh. China dan Rusia tidak akan ikut militer langsung, tapi akan pasok Iran secara diam-diam.
Siapa Penentu Akhir?Jawaban singkatnya: bukan AS, bukan Iran, bukan Israel. China yang pegang kunci ekonomi Iran. Tanpa minyak yang dibeli China, ekonomi Iran runtuh dalam 3 bulan. Jadi kalau Beijing tekan Teheran, Iran akan menurut.
Rusia yang pegang kunci politik di PBB. Satu veto Rusia bisa menggagalkan semua resolusi AS. Tapi Rusia juga tidak mau perang meluas karena mereka sedang terikat di Ukraina.
Eropa yang pegang kunci ekonomi-maritim. Kapal perang Eropa yang bisa turunkan premi asuransi dan buka jalur dagang tanpa harus perang. Ini memberi AS dan Iran ruang untuk mundur tanpa kehilangan muka.
Jadi perang Teluk 2026 adalah perang di mana tiga aktor non kombatan yang justru jadi penentu akhir.
Implikasi untuk IndonesiaSebagai negara yang 80% impor energi juga lewat jalur Selat Malaka, Indonesia harus belajar dari ini. Selat sempit adalah titik lemah geopolitik.
Indonesia tidak bisa hanya jadi penonton. Kita punya pengalaman Aceh dan Timor Timur. Kita tahu gencatan senjata tanpa pengawasan militer adalah jebakan.
Jika PBB diam, ASEAN harus bergerak. Indonesia harus dorong misi pengawas maritim gabungan di Selat Hormuz dan Selat Malaka.
PenutupPerang Teluk 2026 membuktikan satu hal: Di era multipolar, pemenang perang bukan yang punya rudal terbanyak. Tapi yang punya pengaruh ekonomi, politik, dan maritim paling besar.
Dan saat ini, pengaruh itu ada di tangan Beijing, Moskow, dan Brussels. Bukan di Washington atau Teheran.
30 hari gencatan senjata akan menentukan. Tapi penentu akhirnya adalah tiga kutub yang tidak ikut menembak.
Wallahualam.
Mayjen TNI (Purn) FuladPenasihat Militer RI untuk PBB 2017-2019
BERITA TERKAIT: