Ditegaskan, Dana Kartu Sakti Jokowi Pakai APBN

"Ini dana APBN, bukan CSR. Yang kita pakai sekarang sudah disetujui APBN 2014," kata Asisten Koodinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Ari Perdana, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11).
 
Misalnya, sebut dia, peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah sebatas kartu, namun programnya belum ada yang baru.

"Kartu Indonesia Sehat, penerimanya sudah terdaftar sebagai penerima iuran jaminan kesehatan nasional," katanya.

Sebelumnya,  terjadi ketidaksamaan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno tentang asal dana program kartu sakti Joko Widodo.

Menurut JK, penerbitan tiga kartu sakti itu dilandasi dasar hukum yang jelas. Bahkan anggarannya sudah dialokasikan dalam APBN 2014 yang disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara Mensesneg Pratikno mengatakan pembiayaan saat ini menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN, bukan APBN. Karena itu, tidak memerlukan persetujuan DPR

Kemarin malam, Presiden Joko Widodo malah meminta menanyakan soal anggaran itu ke Kementerian Keuangan. [ald]