"KIH harus lapang dada karena proses pemilihan telah berjalan secara sah," kata pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangannya, Kamis (30/10).
Jelas dia, meributkan pemilihan pimpinan komisi hingga ada rencana membuat DPR tandingan, menandakan ketidakdewasaan koalisi pendukung Jokowi-JK di parlemen. Bahkan jika itu jadi dibentuk, secara tidak langsung KIH telah memicu krisis politik yang semakin parah, dan akan berimbas pada pemerintahan Jokow-Jk.
"Perlu diingat, jika pimpinan DPR tidak berinisiatif untuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) yang terus diulur oleh KIH, maka para anggota DPR tidak bisa bekerja dan hanya bisa makan, tidur dan ribut," tegas Jajat.
Jajat menilai, dengan dikuasainya pimpinan komisi DPR oleh KMP berarti oposisi dan pemerintah mempunyai kekuatan yang seimbang dan proses check dan balance antara keduanya akan berjalan lancar.
Ia pun mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi motivasi KIH membentuk DPR tandingan, apakah masih murni untuk melindungi pemerintahan Jokowi-JK atau hanya ketakutan kehilangan kekuasaan?
Menurut Jajat, jika anggota KIH terus menerus bertingkah seperti ini, maka slogan 'kerja, kerja dan kerja' yang diusung Presiden Jokowi akan hancur maknanya. KIH harus berusaha mengesampingkan kepentingan kelompok untuk rakyat, jangan terus menerus mengkhianati amanah rakyat yang telah memilih.
"Tidak perlu takut KMP mengganggu pemerintahan, sampai saat ini mereka terbukti kooperatif. KIH harus mampu meniru langkah kesatria yang telah ditunjukan anggota KMP, apa pernah KMP berwacana membuat pemerintah tandingan? Saya yakin tidak pernah," demikian Jajat.
[rus]
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ditambah PPP tidak legowo dalam menerima kenyataan. Fakta bahwa kubu Koalisi Merah Putih (KMP) telah menyapu bersih pimpinan komisi DPR harus bisa diterima dengan lapang dada. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: