KABINET KERJA

Tugas Berat Retno Lestari dan Hanif Dakhiri Menghapus Rapor Merah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>
LAPORAN: ADE MULYANA
  • Minggu, 26 Oktober 2014, 21:11 WIB
Tugas Berat Retno Lestari dan Hanif Dakhiri Menghapus Rapor Merah
ilustrasi/net
rmol news logo Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) PDI Perjuangan Saudi Arabia mengapresiasi penunjukan Retno Lestari sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Ketua Perwalu PDIP Saudi Arabia, Sharief Rachmat berharap, Retno yang merupakan pejabat karier dari Kementerian Luar Negeri dan kini menjabat Duta Besar RI di Kerajaan Belanda dapat memberi perlindungan lebih bagi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama para TKI.

"Rekam jejak Bu Retno tidak diragukan lagi, kami sudah dengar dari utusan Perwalu PDIP Eropa saat berkunjung ke Saudi Arabia. Harapan kami beliau dapat mewujudkan visi misi Jokowi-JK, salah satunya Negara harus hadir dan memberikan perlindungan kepada WNI/TKI saat menghadapi masalah," kata Sharief dalam keterangannya kepada redaksi sesaat lalu (Minggu, 26/10).

Menurut dia, Retno harus punya keberanian melakukan reformasi birokrasi di KBR dan KJRI khususnya yang berada di negara-negara yang menjadi tujuan TKI terbesar. Lebih khusus ia berharap wakil menteri luar negeri yang akan dipilih Jokowi mempunyai rekam jejak dan apham permasalahan TKI.

Sharief berharap Retno bisa bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin Hanif Dakhiri. Diakui aktivis buruh ini, rekam jejak Hanif terkait isu-isu seputar buruh dan TKI memang jarang terdengar. Meski demikian ia cukup optimistis dengan politisi PKB itu karena pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Erman Suparno.
 
"Kita hormati keputusan Presiden, kita kawal dan kritisi," paparnya.

Tugas berat Retno dan Hanif, kata Sharief adalah memperbaiki kinerja Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja dalam melindungi nasib TKI. Saat dipimpin Marty Natalegawa dan Muhaimin Iskandar, kedua kemeneterian ini mendapat rapor merah dari aktivis buruh dan TKI. Keduanya dinilai gagal dalam mengemban tugas khususnya melindungi warga Negara Indonesia di luar negeri.[dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA