"Jokowi harus mengambil langkah tegas, karena hak memilih dan mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden," ujar Wakil Ketua Umum Gerinda, Arief Poyuono, kepada
RMOL sesaat lalu (Jumat, 24/10).
Kalau di awal pemerintahan Jokowi tidak tegas dalam menggunakan hak prerogatifnya, menurut Arif, maka harapan hadirnya pemerintahan yang kuat untuk mewujudkan program-program kerakyatan yang dijanjikan saat kampanye bisa jadi akan berantakan. Apalagi, dia menduga, tekanan disampaikan kepada Jokowi karena calon-calon menteri 'pegangan' mereka banyak ditolak akibat terindikasi kasus korupsi.
"Jokowi JK tidak perlu ewuh pakewuh atau takut pada partai pendukung dan timsesnya selama langkah yang diambil untuk kemajuan bangsa," papar Arif.
Lebih dari itu, katanya yakin, Gerindra dan koalisinya juga bisa dijadikan partner oleh Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga bisa terbentuk pemerintahan yang kuat.
"Gerindra tentu membuka pintu selebar-lebarnya untuk Jokowi bergabung dengan KMP karena dari segi kekuatan politik KMP lebih kuat di parlemen," pungkas Arif.
[dem]
BERITA TERKAIT: