Bagaimanapun juga, ujar fungsionaris Partai NasDem, Despen Ompusunggu, rakyat kini menunggu bukti, bukan lagi sekadar janji.
Menurut Despen, upaya Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) patut diapresiasi. Itu adalah bukti bahwa Jokowi tetap setia dan komit atas sikap anti korupsi yang selalu digelorakan selama kampanye pemilihan presiden.
“Jokowi tidak ingin melibatkan orang-orang bermasalah di jajaran kabinet,†ujarnya.
Sambung Despen, jika proses tersebut justru menghambat proses politik dan mengganggu momentum menjaga harapan publik, itu berarti tim transisi yang mendampingi selama ini telah gagal bekerja mencari fihur untuk mengisi porto folio menteri.
"Tim transisi pimpinan Rini Soemarno harus mengakui kegagalan ini, dan tidak usah berdalih mencari alasan aneh-aneh,†kata Despen lagi.
Seharusnya, Rini Cs menyadari dampak politik dan aspek konstitusi sesuai amanat UU Kementerian Negara bila mengusulkan perubahan nomenklatur kementerian. Juga seharusnya telah mempertimbangkan sikap partai-partai pendukung terkait nama-nama yang akan diangkat menjadi menteri.
[dem]
BERITA TERKAIT: