"Dokumen itu bakal diuji dalam kerja dan tindakan konkret, ditunggu masyarakat," jelas pengamat politik yang juga dosen FISIP Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, dalam keterangannya (Minggu, 19/10).
Lebih jauh dia mengingatkan, Pemerintahan Jokowi tentu tidak hanya menjawab kebutuhan pemilihnya, namun dipastikan demi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, besarnya harapan rakyat jangan dianggap beban, tetapi perlu dimaknai sebagai bentuk kepercayaan publik.
"Pemerintahan Jokowi harus mampu mengolah harapan rakyat menjadi energi bagi kerja pemerintahan. Dari gelagatnya, rakyat tidak semata berharap, tetapi mereka juga ingin menjadi subjek yang dapat berperan aktif terlibat menyukseskan kerja pembangunan. Ini modal awal yang mahal harganya," tegasnya.
Dukungan kepada Jokowi memang sangat besar. Tingginya antusiasi masyarakat dalam mempersiapkan dan menyambut pelantikan tersebut merupakan buktinya. Karena sebelumnya tidak pernah dialami oleh presiden yang akan dilantik. "Hal ini merupakan anti klimak dari ketegangan politik antara dua blok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) sepanjang pemilihan presiden (Pilpres)," ungkapnya.
Apalagi, langkah taktis Jokowi yang bertemu dengan para pimpinan DPR, MPR serta DPD, bahkan silaturahminya dengan Prabowo, adalah pesan simbolik rekonsiliasi para tokoh memecah kebuntuan mereka. Jokowi ingin mengakhiri konflik personal, lalu mentransformasi energi konflik itu menjadi kekuatan bangsa dalam pembangunan.
Tapi, dia menambahkan, demi sehatnya sistem politik dan pemerintahan, check and balances antara pemerintah dan oposisi tetap dibutuhkan sesuai koridor konstitusi. "Bukan permusuhan dangkal dan pragmatis. Babak baru bakal dimulai," demikian Arie Sudjito. [zul]
.jpg)
BERITA TERKAIT: