Demikian disampaikan Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Syamsuddin Haris lewat akun twitter
@sy_haris, Kamis (18/9).
Kata Syamsuddin, bila SBY tidak ingin meninggalkan noda hitam dalam kepemimpinannya 10 tahun ini, maka SBY akan menolak Pilkada lewat DPRD.
"Sebagai produk pemilihan langsung, mestinya SBY perintahkan Mendagri (Gamawan Fauzi) tarik atau tangguhkan RUU Pilkada," kata dia.
"Kita harus akui SBY berhasil kawal demokrasi kita. Tapi prestasi itu akan runtuh jika SBY gagal kawal pilkada langsung," demikian Syamsuddin Haris.
Saat ini,, peta polemik RUU Pilkada memang sudah berubah, Partai Demokrat yang sebelumnya mendukung Pilkada lewat DPRD, kini mendukung Pilkada langsung.
Dengan perkembangan terbaru ini, dukungan untuk Pilkada lewat DPRD menyisakan Gerindra (26), Golkar (106), PKS (57), PAN (46), dan PPP (38) yang ditotal hanya 273 kursi. Sedangkan yang mendukung Pilkada langsung adalah PDIP (94), Demokrat (148), PKB (28), dan Hanura (17), yang ditotal menjadi 287 kursi.
[rus]
BERITA TERKAIT: