Gerindra: Tepat Tantang Ahok Ubah Tradisi Walikota Ditunjuk Gubernur

"Sebagai uji konsistensi, pas-pas saja Ahok ditantang demikian. Kita lihat apakah Ahok menghendaki bupati/walikota di Jakarta dipilih," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI M Taufik kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 14/9).

Menurut dia, Ahok harus merubah kebiasaan perangkat kota adminsitrasi/kabupaten administrasi di Jakarta dari ditunjuk oleh Gubernur menjadi dipilih oleh rakyat sebagai konsekuensi atas sikapnya menolak Pilkada oleh DPRD.

Dia juga setuju bila dikatakan untuk mengukur konsistensi menolak RUU Pilkada, Ahok perlu segera mengusulkan perubahan Pasal 19 UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI yang menjadi rujukan mekanisme penunjukkan Bupati Kepulauan Seribu dan lima walikota di Jakarta oleh Gubernur.

"Kalau mengikuti alur logika Ahok menolak Pilkada oleh DPRD, memang bupati/walikota di Jakarta harus dipilih melalui mekanisme pemilihan, bukan hasil penunjukkan oleh Gubernur," paparnya.

Tantangan agar Ahok merubah tradisi perangkat kota adminsitrasi/kabupaten administrasi di Jakarta dari ditunjuk oleh Gubernur menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat pertama kali disampaikan Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto Emik. Bagi dia, tantangan ini menjadi pembuktian atas konsistensi sikap Ahok yang menginginkan kepala daerah dipilih melalui pilkada langsung,  bukan menunjukkannya dengan sekedar keluar dari Partai Gerindra.

"Kalau Ahok sukses merubah mekanisme penujukan walikota dan bupati di Jakarta oleh Gubernur, maka sangat tidak pantas publik meragukan konsistensi Ahok, dan mundurnya Ahok dari Gerindra tidak bisa dianggap untuk pencitraan semata. Ahok benar-benar konsisten bahwa pemimpin harus dipilih oleh rakyat," demikian Sgy, sapaan Sugiyanto kepada Rakyat Merdeka Online, sore tadi.