Cawapres Jokowi Harus Negarawan-Teknokrat

 
Penambahan suara yang hanya 5% ,kira-kira sama dengan penambahan suara PKB, masih kalah jauh dengan penambahan suara Gerindra yang mencapai 7%. Padahal harus juga diingat bahwa PDIP mempunyai sejarah yang sangat panjang, dimulai dari berdirinya PNI tahun 1927, 87 tahun yang lalu. Secara historis berarti PDPI sudah punya jutaan anak, cucu, cicit pengurus dan simpatisan. Sedangkan Gerindra baru berdiri tahun 2008, baru berumur 6 tahun, walaupun memang Gerindra terkenal mempunyai dana yang luar biasa besar.

Kecilnya penambahan suara yang diperoleh PDIP menunjukkan mesin banteng berjalan sangat lamban, alot, dan sebenarnya tidak bisa bersaing. Namun hanya karena usianya sudah sangat 'tua', maka PDIP bisa menjadi pemenang Pemilu. Juga perlu diingat bahwa banyak parpol dalam Pileg 2014 ini suaranya naik karena pesertanya hanya 14 parpol, atau hampir empat kali lebih sedikit dari Pileg 2009. Jadi dengan tanpa kerja keraspun seharusnya suara parpol-parpol akan naik, termasuk PDIP.

Dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 1 bulan kedepan, PDIP harus mendaftarkan Capres dan Cawapres ke KPU untuk maju dalam Pilpres 9 Juli 2014. Dalam menghadapi Pilpres, mengingat kelemahan-kelemahan organisasinya yang tidak akan bisa diperbaiki dalam hitungan bulan, maka harus ada strategi baru yang dilaksanakan. Memang berbeda antara Pileg dan Pilpres. Jika Pileg yang berperanan besar adalah mesin partai, namun pada Pilpres yang lebih berperanan adalah figur capres dan caWapresnya.

Karena itu dalam menghadapi pilpres, strategi PDIP tidak bisa hanya dengan memperbanyak umbul-umbul, spanduk, poster, bendera, iklan, acara dangdutan dan sejenisnya yang sudah tidak efektif karena rakyat makin cerdas. Namun kampanye harus lebih menonjolkan visi, misi program dan bukti-bukti track record atau rekam jejak terutama figur yang mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Bila figur tersebut tidak menjanjikan, punya banyak kelemahan di masa lalu maka akan menjadi beban berat bagi Jokowi dan PDIP meraih kemenangan. Bahkan bisa jadi kalah.

Jokowi, cawapresnya dan PDIP harus menekankan ajaran Bung Karno Tri Sakti dalam kampanye. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Namun ajaran ini jangan hanya menjadi slogan, harus jelas penjabarannya dalam kebijakan, program dan rencana aksi. Capres dan Cawapres beserta seluruh tim kampanye dan pengurus inti harus mampu menjelaskannya secara baik dan komunikatif. Tidak mungkin bisa berdaulat dalam bidang politik kalau ekonominya tidak sehat dan atau terlalu banyak bergantung kepada hutang luar negeri.

Tidak mungkin bisa berdikari secara ekonomi kalau kedaulatan pangan tidak diurus, sedikit-sedikit impor. Tidak mungkin berdikari dalam ekonomi bila industri asing yang melakukan investasi di Indonesia tidak melakukan alih teknologi, alih sebagian modal dan alih manajemen. Atau istilah populernya tidak mungkin berdikari dalam ekonomi bila kita hanya menjadi tukang jahit dari industri asing. Tidak mungkin berdikari dalam ekonomi kalau konglomeratnya hanya jago kandang, tidak menjadi eksportir kelas dunia dari produk-produk yang berbasis teknologi, bukan hanya eksportir bahan mentah yang didukung oleh pengusaha menengah dan kecil yang terkait dalam sektor usahanya, namun tidak terkait dalam kepemilikannya.

Tidak mungkin berdikari dalam ekonomi kalau perguruan tinggi yang menjadi sumber SDM pertumbuhan ekonomi hanya mencetak pengejar-pengajar gelar, bukan pengejar penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak mungkin berdikari dalam ekonomi bila garis ekonominya neoliberal seperti pemerintahan SBY-JK dan SBY -Boediono dengan menteri-menteri ekonomi yang juga neoliberal seperti Sri Mulyani, Agus Martowardoyo, Chatib Basri, Marie Pangestu, Gita Wiryawan dan lain-lain. Pemerintahan ini telah menambah hutang RI sebesar Rp 475 triliun dan membiarkan hutang swasta lebih besar daripada hutang pemerintah karena mereka penganut pasar bebas. Bukan hanya membahayakan ekonomi RI, tapi juga menyebabkan kesenjangan yang tinggi antara kaya dan miskin yang sangat bertentangan dengan Trisakti ajaran Bung Karno.

Selain itu Capres dan Cawapres PDIP harus jelas komitmen dan rencana-rencananya dalam melaksanakan amanat konstitusi, baik dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, melindungi hak-hak warganegara dan lain-lain.

Hanya pasangan Capres dan Cawapres yang mampu menjabarkan visi misinya secara baik, dalam hal ini ajaran Trisakti, Konstitusi dan keberpihakan kepada kepentingan nasional dan rakyat yang didukung dengan rekam jejak yang bisa memenangkan pertarungan ini. Apalagi bila dilihat dari banyaknya masalah-masalah ekonomi yang berat yang dihadapi Indonesia. Kurs rupiah dolar yang terus bergejolak akibat defisit neraca berjalan yang kronis, subsidi energi yang terus membengkak, bunga obligasi BLBI yang membebani APBN, pasar bebas ASEAN, Pasar bebas ASEAN-Tiongkok, impor pangan yang besar dan lain-lain.

Jokowi yang baru 1,5 tahun menjabat Gubernur DKI belum pernah sama sekali bersentuhan dengan masalah-masalah nasional dan internasional seperti di atas. Karena itu apabila tidak didampingi oleh Cawapres yang sangat berpengalaman dalam persoalan-persoalan di atas, bisa saja kalah dalam Pilpres 2014 atau hanya menang tipis yang akibatnya tidak akan mampu bertahan 5 tahun menjabat sebagai Presiden.
Ini sangat dimungkinkan melihat betapa gencar dan kuatnya serangan kepada Jokowi dari berbagai elemen setelah dideklarasikan sebagai Capres PDIP. Kemungkinan Jokowi kalah atau menang tipis yang rapuh untuk bisa bertahan 5 tahun dalam kekuasaannya bila salah memilih Cawapres diperkuat dengan fakta bahwa Jokowi tidak mampu menjabarkan visi misinya bila menjadi Presiden. Sementara saingan kuatnya Prabowo melalui iklan-iklan di TV, koran, facebook dan lain-lain sangat bagus dalam menguraikan visi misinya, yang bisa jadi magnet yang kuat menarik dukungan dari masyarakat. Trik ini jadi cara menarik simpati meski Prabowo punya sejarah yang kelam seperti disebut-sebut pernah melakukan penculikan terhadap para aktivis.

Karena itu Jokowi harus didampingi cawapres negarawan-tekhnokrat bila mau menang. Bukan hanya bisa bertahan 5 tahun dalam masa jabatannya, namun juga membuat prestasi-prestasi tinggi dalam garis Trisakti ajaran Bung Karno dan bahkan bisa mudah untuk terpilih kembali ke masa jabatan yang kedua.

Negarawan adalah tokoh yang selalu hanya memikirkan kepentingan-kepentingan negara, nasional, rakyat sesuai konstitusi, bukan hanya memikirkan kepentingan golongannya sendiri, partainya sendiri, kelompok bisnisnya sendiri, daerahnya sendiri dan sejenisnya. Atau dengan kata lain negarawan bukanlah partisan.

Negarawan bukanlah hanya pemikir, tetapi punya kepemimpinan operasional dalam bidang politik dan lain-lain. Misalnya kemampuan lobby ke DPR untuk menggoalkan APBN yang sering sangat alot diketok. Negarawan juga tidak bisa hanya klaim atau janji kedepan, tetapi harus dibuktikan dengan rekam jejak dan masa lalu yang benar-benar merupakan bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar Negarawan. Negarawan tidak punya atau bersih dari kasus KKN, bukan hanya janji seperti iklan Partai Demokrat 2009 "Katakan tidak kepada korupsi" dan sekarang ramai-ramai masuk penjara.

Teknokrat adalah tokoh yang mempunyai keahlian tehnokrasi, dan karena masalah terberat kita adalah bidang ekonomi, krisis ekonomi Eropa belum mereda, pertumbuhan ekonomi Indonesia diramalkan menurun, hanya 5,4%. Maka sangat tepat apabila Teknokrat yang mendampingi Jokowi sebagai cawapres adalah Teknokrat ekonomi. Sama dengan negarawan, seorang teknokrat bukan hanya pemikir, tetapi punya kepemimpinan operasional dan rekam jejak dan prestasi-prestasi yang sudah terbukti, bukan hanya janji-janji yang hanya indah diiklan tapi nanti akan diingkarinya, bersih dari kasus KKN.

Cawapres Jokowi haruslah yang masuk dalam kriteria Negarawan-Teknokrat seperti diatas. Dengan begitu Jokowi dapat dipastikan menang tebal, bisa berprestasi dan bisa memenangi lagi Pilpres 2019. Sebaliknya, bila salah menentukan cawapres, misalnya memilih cawapres yang KKN karena membesarkan grup bisnisnya sendiri yang terbukti dalam rekam jejaknya, maka dalam Pilpres 2014 Jokowi bisa kalah.[***]