PDIP, "Janda SBY" Bukan Lagi Selera Rakyat!

Siapa cawapres yang tepat mendampingi Jokowi? Kalangan pengamat menyebut bukan Jusuf Kalla alias JK seperti disodorkan Partai Nesdem ke PDIP. Pemilih akan memilih pasangan capres lain apabila PDIP menduetkan Jokowi dengan JK, sebab JK saat ini bukanlah sosok yang sesuai dengan selera rakyat.

"JK di mata pemilih sudah termasuk sosok yang tidak lagi menjadi selera rakyat. Atau dengan kata lain, JK bukanlah sosok yang didambakan apalagi diunggulkan oleh rakyat guna mengatasi persoalan bangsa dan negara yang sudah sangat rumit, saat ini dan masa mendatang," kata pengamat politik Abdul Muis Syam, Jumat (11/4).

Selain bukan lagi menjadi selera rakyat, menurut dia, ada banyak analisa dan logika sebagai pertimbangan lain mengapa PDIP tidak pantas menduetkan Jokowi dengan JK. Pada Pilpres 2009, Partai Demokrat saja sudah "tak sudi" memakai kembali JK sebagai pasangan pada periode kedua SBY. Masa iya sekarang PDIP mau "mempersunting" JK sebagai cawapresnya Jokowi.

Beberapa sumber mengungkapkan, salah satu alasan SBY sampai harus "menceraikan" JK karena saat menjabat Wapres dengan tugas utama mengurus ekonomi, ketika itu terjadi penguasaan ekonomi untuk kepentingan perusahaan bisnis JK secara gila-gilaan, atara lain pembangunan airport Ujungpadang, airport Medan dan dua airport di Kalimantan. Selain itu, JK juga berhasil membersihkan utang-utangnya di Mandiri dan di BNI, saham kosong di Semen Gresik, proyek-proyek listrik, dan tabung gas, serta lain sebagainya.

Logika kedua, kata Abdul Muis seperti ditulisnya dalam artikel di blog Kompasiana, JK tidak lebih hebat dibanding Megawati dalam urusan kontestasi Pilpres. Perolehan suara pasangan Megawati-Prabowo pada Pilpres 2009 sebesar 26,79%, jauh lebih tinggi dibanding pasangan JK-Win yang hanya mengantongi suara 12,41%.

Menurut dia, ada banyak "perawan" yang bisa diusung PDIP sebagai pendamping Jokowi bukan seperti JK "si janda SBY".  Perawan yang dimaksud Abdul Muis adalah sosok yang belum pernah maju bertarung dalam pilpres, namun dianggap lebih layak dijadikan cawapres karena memang dinilai memiliki kemampuan dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara ke depan.

Jika memang PDIP serius ingin salah satunya menegakkan dan menjalankan kembali ajaran Trisakti, maka sebaiknya PDIP mematok syarat bagi parpol yang ingin berkoalisi. PDIP harus bisa memunculkan pertimbangan utama, misalnya tentang resiko-resiko yang kemungkinan besar akan terjadi ketika menjalankan roda pemerintahan nantinya.

"Keseleo sedikit bisa fatal jadinya. Pemilih kita saat ini sebetulnya tak hanya sudah jenuh dengan kelakuan buruk dari banyak parpol, tetapi juga sudah sangat gerah dengan tokoh 4L: Lu..Lagi, Lu..Lagi," demikian Abdul Muis yang pernah lama menekuni dunia jurnalistik.[dem]