Garnita Malahayati Kampanye Tolak Caleg Koruptor dan Pelanggar HAM

Ajakan ini dilemparkan sayap partai bentukan Surya Paloh itu sekaligus untuk memperingati Hari Anti Korupsi Dunia tanggal 9 Desember 2013 dan Hari HAM Internasional tanggal 10 Desember 2013.

Ketua Umum Garnita Malahayati, Irma Suryani Ch, mengatakan, praktik korupsi yang semakin merajalela di Indonesia dipengaruhi banyaknya wakil rakyat bermental korup. Pengawasan terhadap pemerintahan pun menjadi tidak berjalan sama sekali dan pada akhirnya memiskinkan negara dan rakyat Indonesia sampai ke titik nadir. Indonesia yang dielu-elukan sebagai negara kaya raya pun menjadi sekedar slogan atau retorika semu.
 
"Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Internasional jangan lagi menjadi seremonial semata. Rakyat Indonesia harus menyikapinya secara tegas, antara lain dengan menolak caleg yang terlibat korupsi dan pelanggaran HAM, baik langsung maupun tidak langsung," katanya lewat rilis beberapa saat lalu (Rabu, 11/12)..
 
Kepala Kebijakan dan Partisipasi Publik Garnita Malahayati, Sondang Tarida Tampubolon, menambahkan, korupsi dan pelanggaran HAM bagaikan dua sisi mata uang yang selalu berjalan beriringan. Pelaku korupsi, langsung atau tidak langsung, telah merampas hak asasi setiap individu. Pelaku pelanggaran HAM biasanya juga dilakukan penguasa bermental korup.

Karena itu, kata Sondang, penolakan terhadap Caleg yang terlibat korupsi dan pelanggaran HAM harus menjadi harga mati bagi setiap masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 mendatang. Wujud penolakan yaitu dengan tidak memilih, tidak menjadi tim sukses, serta mengkomunikasikan rekam jejak Caleg bersangkutan kepada keluarga dan masyarakat luas.
 
Sondang juga mengajak seluruh perempuan Indonesia, bukan hanya kader Garnita Malahayati, untuk mengkampanyekan penolakan terhadap Caleg bermasalah. Gerakan perempuan, kata Sondang, sangat dibutuhkan bangsa Indonesia karena  peranan dominan laki-laki dalam berbangsa dan bernegara selama ini tidak cukup kuat memberantas korupsi dan pelanggaran HAM.
 
"Di Indonesia, semua hak-hak yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 dirampas pejabat dan wakil rakyat bermental korup," tegas Sondang. [ald]