Nasionalismenya Dipertanyakan, Ini Jawaban Gerindra

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>
LAPORAN: ALDI GULTOM
  • Kamis, 07 November 2013, 19:26 WIB
Nasionalismenya Dipertanyakan, Ini Jawaban Gerindra
foto: net
rmol news logo Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berang karena diragukan nasionalismenya oleh kalangan aktivis anti konferensi World Trade Organization (WTO) yang akan digelar Desember mendatang di Bali.

Dalam kesempatan forum diskusi "Mengapa WTO Harus Dicampakkan" di Tebet, Jakarta, tadi siang (Kamis, 7/11) seorang anggota  Indonesian People Alliance (IPA), Ario Adityo, mempertanyakan nasionalisme Gerindra karena tidak pernah berani mengkritik perdagangan bebas serta monopoli perdagangan oleh World Trade Organization (WTO) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Menanggapi hal itu lewat pernyataan tertulis, Kepala Bidang Kominfo DPP Partai Gerindra, Ondy A. Saputra, menyebut pernyataan aktivis itu ngawur.

"Ukuran nasionalisme yang dimaksudnya seperti apa? Mungkin yang bersangkutan tidak pernah mengikuti perkembangan berita selama ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh Gerindra baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial seperti Facebook dan Twitter," terang Ondy.

Dia tegaskan, Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang sejak awal pendiriannya, hitam di atas putih, berani menegaskan bahwa sistem ekonomi neoliberal yang terlalu bebas bukanlah sistem yang tepat bagi bangsa ini karena gagal memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerindra selalu memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan agar dapat diterapkan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33. Ondy juga mengatakan bahwa Gerindra adalah satu-satunya partai yang secara jelas dan sistematis mempunyai program kerja yang dituangkan dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa,

"Kami bahkan berani melakukan kontrak politik atas program kerja kami, salah satunya adalah kontrak politik dengan kepala desa seluruh Indonesia atas inisiatif anggaran pembangunan minimal Rp 1 miliar per desa." tutupnya  [ald]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA