"Apapun alasannya, pemerintah SBY perlu mempertanyakan kepada pemerintah Malaysia, apakah demikian prosedur penanganan terhadap orang-orang yang dianggap pelaku kriminal," ujar anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka kepada wartawan, Selasa (15/10).
Rieke mengatakan sudah banyak TKI tewas ditembak polisi Diraja Malaysia tanpa ada pembuktian tuntas secara hukum kalau mereka pelaku kriminal. TKI asal Madura dinyatakan salah tembak namun kasusnya "dipetieskan" dan tidak ada sanksi terhadap pelaku.
Sebekumnya, empat TKI asal Flores, NTT bernama Gaspar, Dedi, Markus dan Reni secara brutal ditembak mati oleh Polisi Diraja Malaysia. Pada tanggal 16 Maret 2010, tiga TKI asal Sampang, Madura bernama Musdi, Abdul Sanu dan Muklis ditembak oleh Polisi di Danau Putri, Kuala Lumpur. Tanggal 24 Maret 2012, tiga TKI asal NTB bernama Herman, Abdul Kadir Jaelani dan Mad Noon ditembak oleh Polisi Malaysia di Port Dickson.
Kemudian, tanggal 19 Juni 2012, tiga TKI asal Lumajang dan Sampang Madura bernama Sumardiono, Marsudi dan Hasbullah yang ditembak oleh Polisi Malaysia. Tanggal 7 September 2012, lima TKI asal Batam dan Madura bermana Jony, Osnan, Hamid, Diden dan Mahno yang ditembak oleh Polisi Malaysia. Terakhir, tanggal 11 Oktober 2013, empat TKI asal Batam, Yudi, Hery, Ikron dan Hapatitu, ditembak oleh polisi Diraja Malaysia di negara bagian Selangor.
"Pemerintah SBY jangan bisu, jangan biarkan rakyat ditembak mati tanpa alasan yang jelas. Sekali lagi ini soal harga diri sebuah bangsa. Pemerintahan yang diam terhadap penembakan rakyatnya sama artinya dengan jadi bagian dari pelaku pelanggaran HAM terhadap rakyatnya sendiri!" seru Rieke.
"Ayo Pak SBY, daripada marah-marah soal Bunda Putri, marahlah karena rakyatmu ditembak mati di negara orang tanpa kejelasan kasus dan prosedural hukum!" seru Rieke lagi.
[dem]
Pemerintah perlu mempertanyakan penembakan yang dilakukan polisi Diraja Malaysia terhadap empat tenaga kerja Indonesia (TKI) pada Jumat 11 Oktober lalu. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: