Caleg PKPI Ajak Rakyat Gunakan Hak Pilih Bukan Didasari Imbalan

"DPR kan benar-benar wakil rakyat, bukan ajang mencari duit. Makanya yang harus diposisikan di DPR itu harus punya rasa terhadap bangsanya, punya jiwa patriotisme untuk menjalankan aturan secara benar karena mereka wakil rakyat yang memikirkan negara," tegas politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Jullya Veronica saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, siang ini (Selasa, 10/9).

Kendati ia sadari pada prakteknya ketika sudah duduk, anggota DPR terpilih bisa saja seolah melupakan janji-janjinya selama kampanye akibat pengaruh lingkungan dan tuntutan dari partai itu sendiri.

"Ke depan harus memang dari partainya sendiri tidak ada kepentingan," sarannya.

Lebih jauh Jullya yang juga dikenal sebagai pengusaha travel ini pun mengajak masyarakat untuk pro aktif mencari tahu dahulu rekam jejak calon legislatif (caleg) DPR yang akan dipilih. Dengan begitu, wakil rakyat yang terpilih nantinya betul-betul sosok amanah sesuai konstitusi negara.

"Karakternya gimana, jiwa sosialnya, pekerjaannya apa bisa harus dicari tahu dengan cara misalnya, mendengar atau mengikuti berita orangnya," papar Jullya.

Namun terpenting ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap menyalurkan hak pilihnya alias tidak golput saat pemungutan suara. Ia tegaskan, suara rakyat sangat berarti untuk menentukan sosok-sosok yang benar-benar mewakili rakyat di DPR pada periode mendatang. Ia juga berharap kepada masyarakat untuk meninggalkan budaya meminta ataupun mengharapkan imbalan dari caleg.

"Karena pasti kalau ada cost keluar, otomatis dong dalam menjalankan tugasnya di DPR, dia menginginkan balik modal," imbuhnya.

"Makanya saya benar-benar berharap masyarakat berubah, pilih dari hati nurani. Jangan golput, pasti perubahan itu ada. Rakyat kita harus melangkah dengan iman," seru Jullya yang juga maju sebagai caleg DPR RI Dapil Banten III untuk wilayah Tangerang Selatan, Tangerang Kota dan Kabupaten Tangerang.  
 
Ia yakin jika kebiasaan itu ditinggalkan secara bertahap maka bisa diprediksi ada perubahan lebih baik ke depan, paling tidak 20 persen dalam setiap pemilihan di Indonesia baik presiden, kepala daerah ataupun anggota Dewan.[wid]