"Politik kartel itu satu kategori dengan political crime. Mustahil ini bukan ketidaksengajaan. Ini jelas pelanggaran pemilu," ujar Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, dalam diskusi bertajuk "Menguak Kecurangan Pilkada di Indonesia" di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (1/8).
Dia berharap, terkuaknya kebobrokan KPUD Jatim dalam sidang etik di DKPP dapat menjadi titik awal yang baik dalam penyelenggaraan pilkada ke depan. Pilkada harus bisa berjalan adil dan bersih.
"Harapan kita, praktik-praktik politik kartel semacam ini tidak terjadi lagi, tidak boleh ada permainan. Jatim itu suatu daerah dengan potensi yang luar biasa untuk tingkat pemilu nasional. Mafia politik di Jatim itu sangat tinggi," jelas Boni.
Karena itu, Boni meminta agar tiga anggota KPUD Jatim yang terbukti melanggar etik ditindaklanjuti ke tingkatan lebih tinggi.
"Saya yakin KPUD ikut terlibat melakukan kejahatan, dan saya juga yakin bukan hanya ketiga dari anggota KPUD yang dicopot itu, tetapi ketuanya pun harus bertanggung jawab," tegasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: