"Sangat jelas dapat disimpulkan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah tidak bijak, kamuflase, manipulasi yang bersifat pembohongan dan pembodohan terhadap rakyat," ujar Koordinator Gerakan Menegakkan Konstitusi Negara, Din Syamsuddin, usai diskusi bertema "Jika Tata Kelola Migas Dibenahi, Harga BBM Tidak Harus Tinggi" di kantor CDCC, Jalan Kemiri, Menteng Jakarta, Kamis (20/6).
Menurutnya, argumentasi pemerintah dan partai politik mendukung kenaikan harga BBM dapat dimentahkan oleh para pakar ekonomi. Salah satunya dengan memperbaiki tata kelola produksi migas.
"Ini berkaitan dengan tata kelola migas kita yang amburadul dan membuka peluang korupsi dan
mark up," ucap Din.
Karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan sumber daya alam secara benar. Dia meyakini, Indonesia mampu secara mandiri mengelola kekayaan alamnya untuk kesejahteraan rakyat tanpa campur tangan pihak asing. Terlebih, sudah banyak anak bangsa yang menjadi ahli di bidang ekonomi dan energi.
"Blok-blok migas kalau sudah selesai pada waktunya harus dikembalikan ke publik. Seperti blok Mahakam jangan sampai diperpanjang kontraknya dengan asing karena itu meremehkan kemampuan diri sendiri," jelas Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
[ald]
BERITA TERKAIT: