Demikian pandangan pakar tata negara, Margarito Kamis, menanggapi situasi di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol Pendukung Pemerintah yang pecah karena pembangkangan PKS terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Margarito menyarankan, PKS yang sudah disingkirkan oleh rekan-rekannya di Setgab karena sikap perlawanannya itu, tidak perlu repot-repot mengumumkan sikap mundur dari koalisi dan mencabut menteri dari kabinet.
"Seribu kali PKS minta mundur atau cabut menteri, seribu kali juga Presiden bisa menolaknya. Sistem pemerintahan kita yang mengatur," tegasnya, saat diwawancara
Rakyat Merdeka Online, Rabu (19/6).
Menurut dia, semua kesepakatan di dalam Setgab yang mengatur tata cara koalisi harus tunduk kepada sistem pemerintahan. Setgab, masih katanya, tidak lebih dari kreasi politik yang bagus untuk dinamika politik, namun sebenarnya tidak diharuskan ada. Karena itu, pembangkangan PKS di parlemen itu sebetulnya tidak menyalahi aturan tata negara, namun menyalahi etika politik.
"PKS sama sekali tidak melanggar norma tata negara, tapi dia bersikap tidak etis. Dia kan pemerintah, tapi dia juga yang menelanjangi kebijakan pemerintah dan mempermalukan pemerintah," jelas dia.
Margarito menilai, sekarang yang harus dilakukan presiden adalah menunjukkan sikap tegas. Sikap itu penting kalau presiden betul-betul ingin pastikan pemerintahannya yang umurnya tinggal satu tahun berjalan mantap. Sikap perlawanan PKS itu ia nilai sebagai pesan kepada SBY yang bunyinya "keluarkan kami dari kabinet".
"PKS menantang keberanian presiden. Saran saya, karena PKS sudah minta diberhentikan maka SBY keluarkan mereka. Ini harus dilakukan kalau SBY ingin mengakhiri pemerintahannya dengan baik ya, walau SBY tidak bisa bagus-bagus amat," tandasnya.
[ald]
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang punya wewenang absolut untuk mengeluarkan atau mempertahankan tiga menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari kabinetnya. Hal itu sesuai hukum ketatanegaraan yang berlaku di republik ini. Karena itu sebaiknya Presiden segera menentukan sikap tegasnya terhadap PKS. 
