Istana: PKS Tidak Etis dan Tidak Elok

Hal itu disampaikan Mensesneg Sudi Silalahi saat menjawab pertanyaan wartawan, sesaat sebelum Presiden SBY bertolak ke Bali, di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis siang (13/6).

Jelas Sudi, Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin pernah menyatakan setuju kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau sekarang tiba-tiba menolak, makanya Sudi menilai partai dakwah tidak etis tidak elok.

"Tidak etis dan tidak elok mengomentari hal ini, apalagi dilakukan partai politik yang ikut dalam koalisi. Kita serahkan saja kepada rakyat untuk menilainya," ujar Sudi Silalahi seperti dikutip dari laman presidenri.go.id.

Sudi menegaskan, bukan kapasitas dirinya untuk menanggapi apakah PKS akan dikeluarkan dari koalisi atau tidak. Namun jauh sebelumnya, ia pernah mendampingi SBY menerima Hilmi AMinuddin didampingi Salim Segaf Al Jufri (Mensos), sikap mereka kata Sudi mendukung pengurangan subsidi.

"Tapi tiba-tiba seperti ini kita juga tidak tahu," terangnya sambil menambahkan, hingga kini status PKS masih belum ada perubahan di setgab koalisi.

Sudi juga menegaskan, bahwa keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi adalah yang paling baik dan untuk menyelamatkan perekononian bangsa. Presiden kata dia pun sudan beberapa kali mengatakan kalau ada pilihan yang lebih bagus dari itu menaikan harga BBM, tidak mungkin SBY akan menaikan harga BBM.

"Dan saya kira semua sudah sangat paham akan hal ini," ungkapnya.

Terakhir Sudi menjelaskan, kebijakan mengurangi subsidi BBM untuk kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan rakyat. Ia mengajak masyarakat menelaah siapa yang selama ini menikmati BBM bersubsidi.

"Yang punya mobil banyak dan mewah kan itu yang lebih menikmati subsidi. Itu ingin kita alihkan kepada rakyat miskin dan yang lebih memerlukan," demikian Sudi. [rsn]