"Saat ini baru empat dari enam unit mobil dinas yang dikembalikan," kata Kepala Bagian Aset dan Investasi Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Bariro Utara (Barut), Adi Haryadi di Muara Teweh, Rabu (15/5).
Mobil operasional tersebut kini masih dipegang sejumlah mantan anggota dewan, baik yang tidak terpilih kembali maupun diberhentikan dengan hormat karena mencalonkan diri menjadi calon legislatif 2009 melalui parpol baru.
Penarikan mobil yang belum dikembalikan terus ditindaklanjuti karena kendaraan dinas itu menjadi temuan Inspektorat Pemprov Kalteng dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Akibat tidak dikembalikannya aset pemerintah daerah itu, BPK melakukan penilaian diskaimer (Opini keuangan yang tidak diyakini kebenarannya khusus aset) terhadap Barut," kata Adi seperti dikutip dari kantor berita
Antara.
Selain empat unit mobil jenis kijang, aset lainnya yang masih ditangan mantan anggota DPRD Barut itu berupa dua unit sepeda motor, dan yang menjadi temuan BPK sekitar 70 persen belum dikembalikan.
"Upaya permintaan menyerahkan mobil telah dilakukan pemerintah daerah melalui surat resmi yang ditandatangani Wakil Bupati Barut Oemar Zaki Hebanoeddin. Namun upaya itu tidak pernah digubris," jelas dia.
Untuk menarik sejumlah aset itu, Pemkab Barut dan Kejaksaan Negeri Muara Teweh tahun 2013 telah menandatangani nota kesepakatan (MoU), dan ada surat kuasa khusus untuk mengambil sejumlah barang yang belum dikembali mantan anggota DPRD.
"Saat ini pihak Kejaksaan Muara Teweh sudah mulai bergerak dan mulai membuahkan hasil. Ada seorang mantan anggota dewan yang mengembalikan mobilnya," kata dia.
[dem]
Benar-benar memalukan! Meski tak lagi ngantor di DPRD Barito Utara (Barut), beberapa anggota periode 2004-2009 kedapatan belum mengembalikan mobil dinas yang pernah mereka gunakan. 
BERITA TERKAIT: