Namun buktinya, dalam sejarah penyelenggaraan UN nasional di tanah air, baru kali ini pelaksanann UN tidak serantak. Tidak hanya jadwal yang ditunda, namun banyak juga naskah UN yang kurang, maka ketiga jadwal UN sudah dimulai, pihak sekolah sibuk fotokopi naskah terlebih dahulu. Tidak sampai disitu, kertas naskah atau materi UN terlalu tipis, membuatnya mudah sobek.
"Percaya diri boleh, tapi harus tahu diri," ujar anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Raihan Iskandar kepada
Rakyat Merdeka Online, Jumat (19/4).
Jelas Raihan, semestinya pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus menciptakan proses pendidikan yang nyaman dan menyenangkan dengan iklim pendidikan yang sehat. Kembali Raihan meminta agar M. Nuh betanggung jawab atas permasalahan ini.
"Manajeman yang buruk, Menteri M. Nuh harus tanggung jawab. Dan atas permasalahan yang ada tiap tahun, maka harus ditinjau ulang semua," tandas Raihan.
[rsn]
BERITA TERKAIT: