"Rakyat sudah minta perubahan. Percepat pemilu untuk ganti pemerintahan," kata Buyung di Gedung Juang '45, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).
Menurutnya, pergantian pemerintahan melalui percepatan pemilu bisa dilakukan jika masyarakat menghendaki. Cara tersebut konstitusional dan tidak melanggar undang-undang.
Adnan Buyung mengatakan Presiden SBY sudah tidak efektif menjalankan pemerintahan. SBY sudah ingkar janji dan tidak konsisten. SBY memerintahkan para menteri jangan mengurus partainya, tapi dia sendiri sibuk mengurus Partai Demokrat.
Menurut mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu, di tengah kondisi bangsa dan kehidupan bernegara yang carut-marut SBY tidak melakukan apa-apa. Dia berjalan seakan-akan bisnis berjalan seperti biasa saja.
"Ini yang berbahaya, presiden sudah tidak menyadari jika rakyat sudah tidak puas. Tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini berjalan begini terus, tambah tertinggal dan terpuruk dengan negara lain," tegasnya.
Dia juga mengatakan SBY sudah tidak punya waktu lagi untuk memperbaiki pemerintahan.
"Pemilu dipercepat ganti birokrasi yang lebih bersih dan tidak seperti sekarang terkontaminasi semua," imbuhnya.
Usul percepatan pemilu disampaikan Buyung setelah acara rapat bersama Rizal Ramli dan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Rizal mengatakan pada 25 Maret mendatang MKRI akan menggelar aksi besar-besaran untuk meminta SBY turun.
[dem]
BERITA TERKAIT: